Merdeka.com - Sejatinya jika terjadi kasus silang pendapat berujung bentrokan antar dua agama, pemimpin mereka mampu meredakan kemarahan, emosi, dan mengadakan dialog demi meredam konflik. Namun tidak yang terjadi di Myanmar. Para biksu malah berada di garda depan, siap merusak seluruh hal berseberangan dengan mereka.

Kasus Rohingya kemarin menjadi saksi atas keterlibatan biksu-biksu Myanmar dalam upaya menyingkirkan etnis minoritas itu. Sebuah tudingan sebenarnya keji namun melihat mereka tumpah ke jalan mengadakan demonstrasi dan menuntut Burma mengusir Rohingya rasanya sulit dipercaya. Faktanya para biksu memang secara sadar bahkan menghiasi kulit mereka dengan tulisan-tulisan katakan tidak pada Rohingya.

Apa yang membuat biksu seharusnya menjadi kekuatan vital proses demokrasi di Myanmar namun melakukan tindakan diskriminasi? Bukan hanya membenci etnis minoritas mereka juga melarang pihak asing membantu Rohingya. Sebuah tindakan yang kenakak-kanakan sekaligus emosional untuk ukuran pemuka agama berkewajibab menyebarkan kebaikan.

Kemarin utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk penyelesaian konflik Myanmar, Vijay Nambiar, meminta semua pihak terlibat konflik di Kota Meikhtila untuk bisa menahan diri. Kota ini menjadi wilayah pertempuran berdarah antara kelompok Buddha dan muslim.

Kondisi kota itu kini darurat. Presiden Thein Sein memang telah mengerahkan pasukannya namun ini justru membuat kerusuhan meluas ke dua kota lain di selatan negara itu.

Stasiun televisi milik pemerintah menyatakan dua hari lalu sekelompok massa telah membakar sebuah masjid dan 50 rumah di Kota Yamethin, sekitar 64 kilometer dari Meikhtila. Sementara kerusuhan juga terjadi di Kota Lewei, sebelah selatan Ibu Kota Naypyidaw, di mana sebuah masjid dan beberapa rumah juga dibakar massa.

Pemerintah Myanmar menyatakan jumlah korban tewas mencapai 32 orang dan telah menahan setidaknya 35 orang yang diduga terlibat dalam pembakaran dan kekerasan di wilayah itu.Kerusuhan antara kelompok Buddha dan muslim juga telah membuat 10 ribu orang mengungsi.

Sejagat telah menyerukan agar Myanmar lebih tegas dan menghukum siapa pun yang terlibat kekerasan termasuk para biksu dan ini menyebabkan junta militer menghadapi dilema.