Tujuh Hal Kontroversial Soal UU Separatisme Prancis yang Dinilai Anti-Muslim

Rabu, 17 Februari 2021 08:11 Reporter : Hari Ariyanti
Tujuh Hal Kontroversial Soal UU Separatisme Prancis yang Dinilai Anti-Muslim demo islamofobia di prancis. ©Geoffroy Van Der Hasselt/AFP

Merdeka.com - Dalam pidatonya yang terkenal terkait sekularisme dan Islam pada akhir Oktober 2020, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan "Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis saat ini, di seluruh dunia", dan perlunya "membebaskan Islam di Prancis dari pengaruh asing".

Dua bulan kemudian, pemerintah Prancis mengeluarkan draf UU untuk melawan apa yang disebut "separatisme Islamis" dan sebuah ideologi yang disebut "musuh Republik".

Para pengkritik mengatakan apa yang disebut "UU separatisme" itu diskriminatif dan menargetkan 5,7 juta masyarakat muslim di negara itu. Penganut Islam di Prancis adalah yang terbesar di Eropa.

Para pengkritiknya termasuk 100 imam, 50 guru ilmu Islam dan 50 presiden asosiasi di Prancis yang menandatangani surat terbuka menentang RUU itu pada 10 Februari.

Bulan ini, anggota parlemen Prancis mengadakan pembahasan sengit selama dua pekan di Majelis Nasional, membahas sekitar 1.700 usulan amandemen terhadap 51 pasal RUU tersebut.

Sementara itu, kelompok sayap kiri Prancis mengecam serangan terhadap kebebasan sipil, sayap kanan mengkritik pemerintah karena gagal menangani "ekstrimisme Islam", yang tidak disebutkan dalam teks.

Dengan selesainya pembahasan di majelis rendah dan 313 amandemen dikabulkan, pemungutan suara akan dilakukan pada Selasa dan RUU tersebut diharapkan mendapat persetujuan Senat, sebelum disahkan menjadi undang-undang dalam beberapa bulan ke depan.

Berikut ada tujuh hal yang menjadi sorotan yang diatur dalam RUU tersebut, dikutip dari Al Jazeera, Selasa (16/2):

Ujaran kebencian dan separatisme

Kasus ujaran kebencian di dunia maya akan memungkinkan seseorang dengan cepat ditahan yaitu mereka yang menyebarkan informasi pribadi tentang karyawan sektor publik di media sosial dengan maksud untuk menyakiti mereka, dan akan dihukum hingga tiga tahun penjara dan denda 45.000 euro atau sekitar Rp 769 juta.

Pemblokiran atau penghapusan situs web yang mempromosikan ujaran kebencian juga akan dipermudah dan proses hukum dipercepat.

Untuk kasus "separatisme", siapa pun yang ditemukan mengancam, melanggar atau mengintimidasi pejabat terpilih atau pegawai sektor publik juga akan menghadapi hukuman lima tahun penjara dan denda 75.000 euro atau sekitar Rp 1,2 miliar.

Jika pelanggaran dilakukan oleh orang asing, mereka dapat dilarang masuk wilayah Prancis.

Baca Selanjutnya: Pengawasan organisasi...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini