Merdeka.com - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Rabu mengancam akan memperketat regulasi atau bahkan menutup seluruh platform media sosial setelah Twitter melabeli dua kicauannya pekan ini dengan 'cek fakta'.

Dia diperkirakan akan menandatangani perintah eksekutif yang berkaitan dengan media sosial pada Kamis, tetapi masih belum jelas apa isi dari perintah tersebut.

Ancaman Trump pada Rabu dinilai sebagai ungkapan keinginan nyata untuk menggunakan kekuatan pemerintah dalam menargetkan musuh-musuh politiknya di sektor swasta - bisnis yang sudah menikmati kebebasan luas di bawah hukum untuk memoderasi platform mereka sesuai keinginan mereka.

Hal ini meningkatkan pertaruhan Twitter dan Facebook ketika mereka bergulat dengan klaim Trump yang menyesatkan tentang pemungutan suara melalui surat dan sindirannya yang tak berdasar terkait pembawa acara TV kabel yang menurutnya ikut andil dalam kematian seorang ajudan beberapa dekade yang lalu.

"Republikan merasa platform media sosial benar-benar membungkam suara para konservatif. Kami akan mengatur dengan tegas, atau menutupnya, sebelum kami biarkan ini terjadi," kicaunya pada Rabu, dilansir dari CNN, Kamis (28/5).

Trump menuding perusahaan teknologi ini mencoba mengintervensi Pilpres 2016, sebelum mengulang klaim tidak berdasar soal kecurangan pemilih yang berasal dari surat suara.

"Kami tidak bisa membiarkan Surat Suara Dalam Skala Besar berakar di Negara kami," kicaunya.

"Ini akan membebaskan semua kecurangan, pemalsuan dan pencurian Surat Suara. Siapa pun yang paling curang akan menang. Demikian juga, Media Sosial. Bersihkan tindakanmu, SEKARANG !!!!"

Atas tudingan itu, pihak Facebook dan Twitter menolak menanggapi hal ini. Menurut salah satu sumber yang memahami persoalan ini, Gedung Putih tidak berkonsultasi dengan Komisi Komunikasi Federal (FCC) terkait rencana penerbitan perintah eksekutif ini.

Perintah eksekutif yang tertunda segera disusun pada menit terakhir, kata orang itu.

FCC sejauh ini menolak upaya Gedung Putih untuk melibatkan pihaknya dalam mengawasi media sosial. Pejabat FCC secara pribadi mendorong kembali rancangan perintah eksekutif Gedung Putih sebelumnya yang secara efektif akan menunjuk FCC dan Komisi Perdagangan Federal (FTC) sebagai pengawas pernyataan politik di platform media sosial.

Tidak jelas apakah FTC telah dihubungi untuk konsultasi terkait perintah eksekutif tersebut.

Karena FCC tidak diinformasikan, diperkirakan rancangan perintah eksekutif belum melalui proses peninjauan antarlembaga, menyiratkan Departemen Kehakiman dan FTC mungkin telah lengah.

Label Cek Fakta

Pada Selasa malam, Twitter memberi label 'cek fakta' pada kicauan Trump, yang mana hal ini belum pernah terjadi sebelumnya.

Label tersebut berfungsi untuk melawan misinformasi dan klaim yang belum terverifikasi, dihubungkan sebuah halaman kurasi disertai berbagai link dan ringkasan artikel.

Setelah label itu disematkan, Trump kembali berkicau menuding Twitter mengintervensi Pilpres 2020 dan melumpuhkan kebebasan berbicara.

"Tak akan membiarkan itu terjadi," kicau Trump.