Transisi Brexit Segera Berakhir, Bagaimana Masa Depan Hubungan Inggris-Uni Eropa?

Merdeka.com - Pada 31 Januari 2020, Inggris memasuki masa transisi Brexit, sebelum resmi keluar dari Uni Eropa (UE). Masa transisi ditetapkan tenggat waktunya sampai 31 Desember mendatang. Pada masa transisi ini, Inggris tetap mengikuti aturan UE sampai akhir tahun ini.

Di akhir masa tenggat ini, akan diputuskan apakah Inggris akan membuka hubungan baru dengan UE atau resmi keluar tanpa adanya kesepakatan apapun.

Detik-detik yang menentukan itu akan segera tiba.

Transisi 11 bulan ekstra ini dirancang untuk memberi kedua belah pihak ruang bernafas untuk menegosiasikan kesepakatan pasca-Brexit.

Kesepakatan semacam itu akan membentuk hubungan masa depan Inggris dengan negara-negara tetangganya, khususnya di bidang-bidang utama seperti perdagangan dan imigrasi yang semuanya dalam pembahasan.

Negosiasi ini untuk menentukan aturan untuk hubungan baru Inggris-UE yang akan dimulai - apa pun yang terjadi - pada 1 Januari 2021. Demikian dikutip dari BBC, Kamis (19/11).

Namun yang perlu diingat, kesepakatan apa pun perlu mendapatkan lampu hijau dari parlemen di kedua belah pihak, jadi saat ini kedua pihak tengah berkejaran dengan waktu.

Seperti apa progresnya?

Negosiasi berlangsung sejak Maret, tetapi tak ada kemajuan berarti. Selama musim panas, negosiator utama UE, Michel Barnier mengatakan kesepakatan tampaknya tidak mungkin tercapai, sementara Inggris mengatakan tidak takut untuk meninggalkan meja perundingan bersama-sama.

Poin utama yang mencuat adalah penangkapan ikan - yaitu seberapa banyak akses yang harus dimiliki kapal UE ke perairan Inggris - dan bantuan negara. Perdebatan terakhir berkutat pada apakah pemerintah Inggris harus diizinkan untuk mensubsidi perusahaan yang bangkrut, sesuatu yang umumnya tidak diizinkan berdasarkan aturan UE.

UE juga tidak senang ketika pemerintah Inggris menerbitkan RUU kontroversial pada bulan September - RUU Pasar Internal - yang dapat mengesampingkan Perjanjian Penarikan yang sudah ditandatangani dengan UE. Perhatian UE berpusat pada pengaturan masa depan untuk Irlandia Utara.

Pembicaraan dimulai lagi di Brussel pada Senin, yang pasti akan menjadi minggu yang penting. Namun, semuanya stagnan.

Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Ini salah satu pertanyaan penting.

Jika kesepakatan tidak disetujui sebelum 31 Desember, Inggris akan meninggalkan aturan perdagangan utama UE - pasar tunggal dan serikat pabean - dan perdagangan dengan blok tersebut akan berlaku persyaratan sebagaimana hubungan dagang dengan AS atau China.

Ini berarti tarif dan pemeriksaan perbatasan diterapkan pada ekspor Inggris ke UE, sementara Inggris juga harus memutuskan tarif dan cek apa yang akan diberlakukan pada barang yang datang dari negara anggota UE. Semua ini dapat mendongkrak harga bagi konsumen.

Pemeriksaan perbatasan penuh dapat menyebabkan penundaan yang lama di pelabuhan, sementara semua pihak mengatakan mereka ingin menghindari pemeriksaan di sepanjang perbatasan antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia (satu-satunya perbatasan darat Inggris-UE).

Tindakan kontinjensi juga bisa dilakukan untuk berbagai sektor ekonomi jika tidak ada kesepakatan, dalam upaya menghindari gangguan terparah pada 1 Januari.

Perjanjian dasar yang disepakati pada waktunya masih memungkinkan. Politikus di kedua sisi, bagaimanapun, harus membuat konsesi dengan cukup cepat.

Kesepakatan itu perlu diubah menjadi teks hukum, diterjemahkan, dan kemudian diratifikasi oleh parlemen kedua belah pihak, sebelum batas waktu 31 Desember.

Dan bahkan jika kesepakatan tercapai, hubungan Inggris-UE masih akan sangat berbeda pada tahun 2021. Akan ada lebih banyak birokrasi untuk bisnis perdagangan yang melintasi perbatasan dan pergerakan bebas orang di kedua wilayah.

Inggris Ingin Ada Kesepakatan Perdangan

Menteri Bisnis Inggris, Alok Sharma menyampaikan pihaknya berharap bisa mencapai kesepakatan perdagangan Brexit. Namun, lanjutnya, Uni Eropa harus memahami sekarang mereka sedang berurusan dengan negara yang berdaulat.

"Saya berharap kami akan berakhir dengan perjanjian perdagangan bebas," kata Sharma kepada Sky, dikutip dari Reuters, Kamis (19/11).

"Kami telah membuat kemajuan tetapi masih ada beberapa cara untuk keluar dan kami perlu memastikan UE memahami bahwa Inggris adalah negara yang berdaulat dan itulah dasar pengaturan kami dengan UE di masa depan."