Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak bisa lepas dari jerat utang luar negeri, PM Yunani mundur

Tak bisa lepas dari jerat utang luar negeri, PM Yunani mundur Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras, secara mengejutkan mundur dari posisinya. Pengumuman itu disampaikan melalui televisi nasional pada Kamis (20/8) malam waktu setempat.

Tsipras yang baru menjabat tujuh bulan, mengatakan butuh mandat lebih besar dari rakyat Yunani terkait cara pemerintahannya mengelola perjanjian utang dengan Uni Eropa.

Proposal utang baru dengan IMF, Bank Sentral Eropa, serta Komisi Uni Eropa (Troika) senilai 86 miliar Euro (setara Rp 1.338 triliun) mendapat penolakan dari anggota partainya yang menguasai parlemen. Sebab syarat pengetatan anggaran yang diberikan Eropa justru lebih memberatkan dibanding tiga kali pinjaman sebelumnya.

"(Keputusan mundur) secara moral diperlukan agar masyarakat bisa menilai... apa yang telah saya capai dan kesalahan apa yang mungkin saya perbuat," kata Tsipras seperti dilansir the Guardian, Jumat (21/8).

alexis tsipras

Tsipras, pemimpin Koalisi Syriza, merupakan politikus sosialis yang menjanjikan pengurangan utang pada rakyat Yunani ketika terpilih Januari lalu. Pria 41 tahun ini sebetulnya masih populer di mata masyarakat, tapi perlahan kehilangan dukungan justru dari internal partainya selama dua bulan terakhir.

Keputusan mundur ini telah disampaikan secara resmi kepada Presiden Yunani. Dengan begitu, pemilihan umum akan digelar paling cepat 20 September mendatang. Tidak jelas apakah pada pemilu berikutnya, Tsipras akan maju lagi mewakili Syriza.

"Saya sangat bangga selama mengemban amanat memimpin pemerintahan dan berhasil memberikan perjanjian yang lebih baik bagi masa depan rakyat Yunani," ujarnya.

Merujuk konstitusi Yunani, maka Tsipras akan digantikan oleh Vassiliki Thanou-Christophilou, yang kini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung. Vassiliki, hakim yang juga berhaluan kiri, sangat menentang keputusan pemerintah menerima utang baru beserta syarat-syaratnya yang berat dari Uni Eropa.

Sebetulnya Presiden Prokopis Pavlopoulos bisa meminta partai dengan suara terbanyak kedua di parlemen Yunani untuk mengambil alih pemerintahan. Tapi analis BBC meyakini semua partai akan menyetujui opsi pemilihan umum sela bulan depan.

Paket utang kali ini harus dibayar lagi tiga tahun mendatang. Selama periode itu, Yunani didesak memangkas besaran pensiun, menaikkan pajak penjualan, serta mengurangi subsidi bermacam layanan publik. Semuanya agar Yunani tak keluar dari zona mata uang Euro yang bisa memicu krisis ekonomi global berikutnya.

lansia yunani berebut uang pensiun

Pekan lalu, keputusan Tsipras menerima dana talangan IMF dan Uni Eropa dikecam anggota partai Syriza. Dukungan bagi Tsipras tak sampai 120 suara, dari total 300 kursi di parlemen, untuk memuluskan perjanjian itu.

Yunani sampai sekarang berstatus negara bangkrut. Janji Tsipras kepada rakyat bahwa dia akan memaksa Uni Eropa ataupun IMF menunda pembayaran utang, terbukti gagal. Rencananya mengurangi program penghematan anggaran yang menyengsarakan rakyat juga rontok.

Kendati secara ideologi sangat anti pada utang luar negeri, pada akhirnya Tsipras terpojok karena pemerintahnya kehabisan dana kas buat memutar roda perekonomian. Jika bersedia menerima pinjaman dari kreditur, maka Yunani bisa memanfaatkan 35 miliar Euro untuk menggenjot pembangunan, sekaligus membuka lapangan kerja.

Sekitar 7,16 miliar Euro untuk mencicil utang jatuh tempo ke IMF dan Komisi Uni Eropa, sedangkan 12,5 miliar Euro dapat dipakai buat menarik investasi masuk kembali ke Negeri Para Dewa.

(mdk/ard)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.

Baca Selengkapnya
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemilu Satu Putaran Dinilai Berdampak Baik ke Investasi, Ini Alasannya

Pemilu Satu Putaran Dinilai Berdampak Baik ke Investasi, Ini Alasannya

Pemilu 2024 akan diselenggarakan secara serentak pada Rabu, 14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Kumpulan Komentar Sri Mulyani soal Program Makan Siang Gratis Diusung Prabowo-Gibran

Kumpulan Komentar Sri Mulyani soal Program Makan Siang Gratis Diusung Prabowo-Gibran

Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga

Pemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga

Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla Ungkap Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun

Jusuf Kalla Ungkap Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun

Anies Baswedan bilang pembelian alutsista harus berdasarkan kebutuhan terkini bukan karena selera dari Menteri Pertahanan.

Baca Selengkapnya