Merdeka.com - Amerika Serikat akhirnya angkat suara untuk menyatakan sikap terhadap krisis kemanusiaan yang saat ini terjadi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. AS mengecam keras pembersihan etnis terhadap warga muslim Rohingya dan menyebutnya sebagai tindakan tidak masuk akal.

Tak hanya itu, AS pun meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mendesak militer Myanmar bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan memberi tekanan kepada Aung San Suu Kyi agar mengakui bahwa tindakan mengerikan memang tengah terjadi di negaranya.

"Pasukan terkuat di pemerintahan Myanmar membantah tengah melakukan pembersihan etnis di Rakhine. Lalu untuk memastikan agar tidak ada pihak yang tahu kebenarannya, mereka menghalangi akses ke Rakhine bagi siapapun atau organisasi manapun yang bisa membuktikan kekejaman mereka, termasuk DK PBB," kata Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, dikutip dari laman Irrawaddy, Rabu (14/2).

Selain itu, Haley juga menyerukan pembebasan terhadap dua wartawan Reuters yang ditangkap karena membuat laporan investigasi mengenai pembantaian warga muslim Rohingya. Menurut Haley, penangkapan terhadap keduanya hanya siasat pemerintah untuk menyalahkan media.

"Kami menyerukan pembebasan mereka dengan segara dan tanpa syarat. Di atas semua itu, mereka hanya menyalahkan media atas apa yang mereka lakukan," tegas Haley.

Meski demikian, segala desakan atas tindakan DK PBB kemungkinan besar akan mendapat perlawanan dari negara pemilik hak veto, Rusia dan China. Keduanya mengatakan bahwa situasi di Rakhine saat ini sudah mulai stabil dan terkendali.

"Memberi label dan mencoba menggunakan laporan media yang kontradiktif serta subjektif untuk menemukan siapa yang salah dan siapa yang pantas dikutuk, hanya akan membuat kita semakin jauh dari solusi," kata Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy.

Pekan lalu kantor berita Reuters merilis laporan investigasi tentang temuan kuburan massal sepuluh warga muslim Rohingya di Desa Inn Din, Negara Bagian Rakhine.

sepuluh warga rohingya dibunuh di desa inn din ©Reuters

Reuters mengumpulkan laporan dari apa yang terjadi di Inn Din jelang pembantaian 10 pria Rohingya--delapan pria dan dua siswa SMA.

Hingga kini cerita kekerasan terhadap Rohingya di Rakhine hanya berasal dari para korban. Laporan investigasi Reuters mewawancarai warga Buddha penduduk desa yang mengaku membakar rumah orang Rohingya, mengubur dan membunuh warga muslim.

Laporan ini juga pertama kali memuat pengakuan tentara dan polisi militer. Anggota polisi militer membeberkan gambaran operasi untuk mengusir habis warga Rohingya dari Inn Din. Dia mengakui militer berperan besar dalam operasi ini.

Selama ini perwakilan PBB kerap dihalangi oleh pemerintah Myanmar saat hendak melakukan investigasi langsung di Negara Bagian Rakhine. Laporan ini seolah menjadi 'bukti' baru tentang kondisi di Myanmar saat ini yang memang perlu diselidiki.

"Kami tahu bahwa laporan terakhir yang didapat ini, rinciannya sangat memprihatinkan. Ini sekali lagi membuktikan perlunya penyelidikan menyeluruh oleh semua otoritas agar kekerasan di Negara Bagian Rakhine dan serangan terhadap komunitas di sana terbongkar," kata juru bicara PBB, Farhan Haq mengatakan kepada wartawan, dikutip dari Reuters, Sabtu (10/2).