Solusi Dua Negara, Satu Negara, dan Solusi Lain untuk Konflik Palestina-Israel

Kamis, 13 Juni 2019 06:52 Reporter : Hari Ariyanti
Solusi Dua Negara, Satu Negara, dan Solusi Lain untuk Konflik Palestina-Israel Aksi Unjuk Rasa Peringati 71 Tahun Eksodus Rakyat Palestina. ©REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Merdeka.com - Dua dekade setelah Perjanjian Oslo, koran terkemuka Israel, Haaretz, memetakan solusi untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel.

Dalam salah satu pernyataan kebijakan luar negerinya yang pertama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berhasil membuat banyak pengamat Timur Tengah terkejut ketika dia menunjukkan kesediaannya untuk meninjau kembali kebijakan AS yang telah ada cukup lama tentang konflik Israel-Palestina.

"Saya memandang ada dua negara dan satu negara, dan saya menyukai negara yang disukai kedua belah pihak," kata Trump saat itu.

Para pendahulunya, kembali ke beberapa dekade sebelumnya, semuanya adalah pendukung nomor satu dari model solusi dua negara - yaitu, pembentukan negara Palestina merdeka bersama Israel.

Trump kemudian berbalik, mengatakan dia percaya solusi dua negara itu "lebih mungkin" dan "bekerja lebih baik," tetapi ketika ditekan, menegaskan pesan sebelumnya bahwa sejauh yang dia ketahui, semua opsi terbuka.

"Jika penduduk Israel dan Palestina menginginkan satu negara, tak masalah bagi saya. Jika mereka menginginkan dua negara, tak masalah bagi saya. Saya senang jika mereka senang," kata Trump.

Berdasarkan laporan baru-baru ini, pemerintah Trump berasumsi Partai Likud-nya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan berhasil membentuk pemerintahan berikutnya di Israel.

Banyak dari para kelompok garis keras, termasuk anggota Likud, mendukung bentuk solusi satu negara.

getty

Sekarang ada banyak opsi di atas meja saat Israel-Palestina berdialog tentang solusi satu negara atau dua negara, mereka kerap menunjukkan hal-hal yang sangat berbeda. Dan bahkan ketika mereka berdialog di antara mereka, orang Israel belum tentu berada pada pilihan yang sama.

Jadi apa yang dimaksud orang Israel ketika mereka berbicara tentang solusi satu negara dan dua negara? Di sini penjelasannya, sebagaimana dilansir dari laman Haaretz, Rabu (12/6).

Dua Negara untuk Dua Bangsa

Dalam penjelasan yang luas, solusi dua negara melibatkan pembangunan sebuah negara dan demiliterisasi Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Selama berbagai putaran negosiasi yang diadakan selama 20 tahun terakhir, Israel dan Palestina pada prinsipnya sepakat bahwa Israel akan diizinkan mencaplok blok-blok pemukiman besar. Sebagai gantinya, Israel akan menyerahkan tanah yang kurang lebih setara ke Palestina untuk negara masa depan mereka.

Berdasarkan hasil survei terbaru Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina, bersama dengan Pusat Penelitian Perdamaian Tami Steinmetz di Universitas Tel Aviv, dukungan untuk solusi dua negara di antara responden Palestina dan Israel turun - tepatnya 43 persen dari kedua pihak, tingkat terendah dalam dua dekade. Meskipun demikian, ini tetap menjadi pilihan paling populer di kedua pihak dibandingkan dengan alternatif: satu negara dengan hak yang sama untuk semua warga negara, satu negara tanpa hak yang sama untuk Palestina, atau pengusiran atau "transfer" populasi minoritas dari Israel atau Palestina yang lebih besar.

Persekutuan Dua Negara

Contoh penting dari konfederasi atau persekutuan negara-negara adalah Uni Eropa. Dalam versi Israel-Palestina, seperti yang dibayangkan oleh para pendukungnya, setiap negara akan memiliki pemerintah dan organ legislatif sendiri, tetapi masalah-masalah khusus - seperti pengelolaan air, lingkungan dan sumber daya alam - akan dikelola bersama. Juga akan ada tingkat kerjasama tertentu dalam hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ekonomi.

Pendukung konfederasi Israel-Palestina melihat model ini sebagai alternatif yang lebih baik dan tidak terlalu mengganggu untuk solusi dua negara karena di bawah proposal ini, semua penduduk akan tinggal di tempat mereka berada saat ini. Ide konfederasi yang mendapat banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan warga Israel yang putus asa dengan solusi dua negara, disebut gerakan A Land for All. Gerakan ini digagas jurnalis Israel Meron Rapoport dan aktivis Palestina Awni Almsni, menyerukan pembentukan dua negara kurang lebih di sepanjang Garis Hijau 1967.

REUTERS

Solusi Negara Tunggal

Solusi satu negara atau negara tunggal mencakup spektrum gagasan yang begitu luas. Di satu sisi mereka yang mendukung negara Yahudi atau Palestina secara eksklusif yang mengharuskan pengusiran atau pemindahan kelompok lain, dan di pihak lain adalah mereka yang memimpikan satu negara demokratis - bukan Yahudi atau Palestina - dengan hak yang sama untuk semua warganya.

Satu negara demokratis - Usulan ini menyerukan pembentukan negara dwinasional antara Sungai Jordan dan Laut Mediterania, dengan hak penuh dan setara untuk semua warga negaranya. Menurut definisi, ini akan mengakhiri gagasan tentang tanah air nasional Yahudi dan tanah air nasional Palestina.

Sebuah dokumen yang menjabarkan prinsip-prinsip dasar gagasan ini mengungkap kenapa gagasan ini merupakan sebuah tantangan. "Kami berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk mencapai keadilan dan perdamaian permanen, adalah membongkar rezim apartheid kolonial di Palestina dan pembentukan sistem politik baru berdasarkan kesetaraan sipil penuh, dan implementasi penuh pengungsi Palestina."

"Hak untuk kembali, dan pembangunan mekanisme yang diperlukan untuk memperbaiki keluhan sejarah rakyat Palestina sebagai hasil dari proyek kolonialis Zionis. Tak perlu dikatakan, negara demokrasi baru tidak akan disebut Israel, dan orang Yahudi tidak lagi memiliki hak untuk berimigrasi ke sana dengan bebas, seperti yang mereka lakukan hari ini di bawah Hukum Pengembalian."

Sementara itu ada lima versi solusi negara tunggal yang didukung kelompok kanan Israel. Lima versi ini sebagai berikut: Pencaplokan Tepi Barat dengan pemberian kewarganegaraan untuk warga Palestina, pencaplokan Tepi Barat tanpa (atau dengan pemberian/kondisional) kewarganegaraan untuk warga Palestina, pencaplokan parsial, federasi, dan pengusiran.

Berdasarkan survei terbaru yang dilakukan PSR, 8 persen orang Israel mendukung satu negara di mana warga Palestina diusir atau dipindahkan dari seluruh wilayah. Keinginan untuk menyingkirkan pihak lain bahkan lebih kuat di antara orang-orang Palestina: 17 persen dari mereka yang ditanyai menyatakan dukungan untuk satu negara yang bebas dari orang Yahudi. [pan]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini