Merdeka.com - Penindasan yang dialami Muslim Uighur di kamp-kamp yang diklaim China sebagai tempat pelatihan kejuruan, terus terjadi. Dalam beberapa pekan terakhir, kondisi sesungguhnya dari kamp tersebut terungkap ke publik.

Di PBB, ada yang membela dan mengkritik tindakan China di Xinjiang. Pada akhir Oktober lalu, 23 negara termasuk Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat menyuarakan penindasan China atas masyarakat Uighur di Komite PBB untuk Hubungan Sosial, Kemanusiaan, dan Kebudayaan. Namun Beijing mendapat dukungan dari 54 negara, yang memuji pemerintahan Partai Komunis di Xinjiang.

Pemerintah Indonesia melalui Menko Polhukam Mahfud MD sudah bertemu dengan duta besar China untuk Indonesia Xiao Qian. Dalam pertemuan itu, sempat disinggung soal masalah Uighur. Sikap Indonesia terhadap tragedi kemanusiaan muslim Uighur sangat berbeda jika dibandingkan gencarnya pembelaan Indonesia terhadap Palestina.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah Indonesia tidak mau ikut campur urusan negara China terkait masalah muslim Uighur, di Xinjiang. Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah tak bisa mengintervensi urusan dalam negeri China.

"Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional," ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden Jakarta, Senin (23/12).

Moeldoko menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tak akan masuk ke dalam urusan negara manapun. Termasuk China. Menurut dia, setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya.

"Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional," jelas dia.

Sebelumnya, Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, mempersilakan masyarakat Indonesia untuk melihat langsung kondisi muslim di Uighur, China. Dia menampik adanya pemberitaan adanya tindakan intimidasi dan aksi kekerasan oleh pemerintah China.

Duta Besar memastikan wilayah Xinjiang, kawasan yang banyak ditempati muslim Uighur, kondisinya aman.

"Silakan jika ingin berkunjung, beribadah, dan bertemu dengan masyarakat muslim Uighur. Persoalan di Xinjiang sama dengan kondisi dunia lain. Ini upaya kami memerangi radikalisme dan terorisme, ucap Xiao Qian saat bertemu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/12).

Menko Polhukam Mahfud MD sudah berbicara dengan Xiao Qian, secara langsung terkait Uighur.

"Saya sudah bicara dengan Dubes China tentang Uighur khusus. Saya tanya tentang Uighur. Orang Indonesia banyak bertanya, banyak protes," katanya di Jakarta, Kamis (19/12).

Menurutnya, di China itu banyak sekali para pemeluk agama Islam. Dan sampai sekarang tidak apa-apa.

"Kecuali Uighur, karena Uighur mempunyai agenda sendiri di luar kerangka negara," ungkapnya.

Karena itu, Mahfud menjelaskan, semua diserahkan kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menanganinya.

Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com