Merdeka.com - Unjuk rasa itu dimulai diam-diam sekitar sebulan lalu dengan demonstrasi yang tersebar di sejumlah tempat. Aksi itu kemudian meluas sampai pekan lalu. Lebih dari 200 ribu warga Irak turun ke jalanan di Baghdad, memprotes pemerintah dan campur tangan negara luar, kali ini yang menjadi sasaran bukan Amerika Serikat, melainkan Iran.

Para pengunjuk rasa meluapkan kemarahan mereka kepada republik Islam itu, yang mereka nilai memiliki pengaruh yang kuat.

"Bebaskan, bebaskan Irak," teriak pengunjuk rasa. "Iran keluar, keluar," teriak yang lain.

Di jalan-jalan dan di alun-alun ibu kota Irak, di kota suci Karbala - di mana pengunjuk rasa pada Minggu melemparkan bom molotov ke Konsulat Iran - di lorong belakang dan lorong kampus, sebuah perjuangan sedang terjadi terkait siapa yang akan membentuk masa depan negara itu. Irak, bersama Libanon, negara dengan penduduk Syiah terbesar yang memicu unjuk rasa, merupakan bagian dari dari pemberontakan yang berkembang terhadap upaya Iran yang didominasi Syiah untuk memproyeksikan kekuatannya di seluruh Timur Tengah.

"Pemberontakan ini bukan anti Amerika, ini anti Iran," kata mantan Kepala Arsip Nasional Irak, Saad Eskander, seperti dilansir dari The New York Times, Selasa (5/11).

Pengunjuk rasa, kata Eskander, muak dengan korupsi dan milisi Syiah, beberapa di antaranya telah berevolusi menjadi mafia yang melakukan pemerasan. Namun lebih dari itu, lanjutnya, aksi ini merupakan pemberontakan dengan dimensi sosial. Di Irak, patriotisme selalu bersifat politis, namun yang sekarang bertujuan demi keadilan sosial.

Saat Iran menjadi target kemarahan para pengunjuk rasa, pertarungan sebenarnya lebih besar dari itu. Ini adalah pertarungan antara kaum muda dan kaum tua, bahkan lebih dari itu, antara elit politik dan kelompok yang menolak kepemimpinan mereka.

Ini adalah perjuangan antara mereka yang mendapat untung besar sejak invasi Amerika menggulingkan Saddam Hussein, dan mereka yang berjuang untuk bertahan dan memandang marah partai-partai politik yang memiliki hubungan dengan Iran.

"Tepatnya 99 tahun yang lalu pemberontakan terbesar Irak terjadi, yang kemudian melahirkan Irak," kata penasihat pemerintah, Laith Kubba

Bagaimana Iran Mempengaruhi Pemerintah Irak

Ketika AS menarik diri dari Irak setelah 2009, partai yang memiliki hubungan dengan Iran memperluas pengaruhnya di dalam pemerintahan. Pada 2014, ketika ISIS menyerbu, Iran yang bergegas menyelamatkan Irak, membantu membentuk milisi untuk memerangi ISIS dan pada tahun 2018 menjadi begitu kuat sehingga partai-partai politik yang terkait dengan Iran menjadi penentu dalam pemerintahan.

Hal itu pengaruh dari seorang jenderal Iran, Qassim Suleimani, kepala Korps Garda Revolusi Islam, yang menengahi kesepakatan yang menciptakan pemerintahan saat ini. Sementara itu, di tingkat akar rumput dan di antara kalangan muda, tumbuh kesadaran bahwa Iran Iran diuntungkan dengan mengorbankan Irak. Itulah yang menjadi latar belakang unjuk rasa belakangan ini.

"Semua anggaran kita mengalir untuk mendukung Garda Revolusi Iran," kata Ali Jassim, pekerja konstruksi, sembari mencuci gas air mata dari matanya di bawah Jembatan Jumhuriya, lokasi demonstrasi.

"Semua kementerian, semua fasilitas publik di Irak dikelola Iran. Tapi paspor kami masih belum dianggap baik di hampir semua negara. Kami ingin menyingkirkan pemerintah ini, kami ingin negara kami kembali, kami ingin presiden yang independen," lanjutnya.

"Ketika kami tumbuh dewasa, orang tua kami mengatakan, 'Diam, bahkan tembok pun punya telinga,'" kata mahasiswa kedokteran Mohammed al-Amin, yang menolong para pengunjuk rasa dari tembakan gas air mata dan paparan semprotan merica.

"Tapi kami punya internet, kami bepergian. Kami bisa melihat dunia seperti apa dan kami ingin kehidupan yang berbeda. Kami ingin seperti negara-negara lain, kami ingin hak kami," lanjutnya.

Tuntutan para pengunjuk rasa, pemberantasan korupsi, menghapus partai politik, menciptakan sistem presidensial daripada sistem parlementer - tampaknya di satu sisi cukup beralasan dan hampir tak mungkin diwujudkan; setidaknya, tidak tanpa pertumpahan darah. Semua ini semakin sulit untuk dicapai karena para demonstran semakin menuntut hasil langsung, seolah-olah mereka ingin melihat anggota parlemen dan menteri segera berkemas, menyelinap keluar dari rumah dinas istimewa mereka di Zona Hijau dan menghilang sama sekali.

Berpacu dengan Waktu

Presiden Irak, Barham Salih, tengah mencoba mengambil langkah-langkah untuk memenuhi tuntutan para pengunjuk rasa, memperkenalkan UU yang akan menghapus sistem daftar partai saat ini dan memungkinkan pemilih untuk memberikan suara mereka untuk kandidat perseorangan. Tetapi, pada intinya, ia meminta Parlemen untuk mengadopsi sistem yang akan menyediakan banyak kursi bagi anggotanya.

Pada Jumat malam, massa terbesar dalam sejarah Irak berkumpul untuk berunjuk rasa dengan damai, namun riuh, melawan pemerintah, menghiasi bangunan dengan bendera. Di dalam kawasan Zona Hijau, di mana rumah-rumah dinas pejabat berlokasi menjadi sesunyi perpustakaan. Area resepsionis yang luas dan berlantai marmer dipoles sempurna ketika beberapa pria berkumpul di sofa yang lapang untuk memikirkan keadaan negara, sementara seorang pelayan menyajikan teh dan kopi. Seolah tidak ada hal yang mendesak sama sekali.

Kedua tempat itu secara fisik terpisah satu mil tetapi secara metaforis di dunia yang berbeda. Sulit untuk melihat bagaimana rakyat Irak akan mendamaikan perasaan anti-elit, anti-Iran, anti-partai di jalan dengan sikap orang-orang yang telah mendapat manfaat dari sistem.

"Ada jajaran politik, jalanan dan lembaga keamanan, dan masing-masing kelompok ini sangat sibuk dengan diri mereka sendiri," kata Maria Fantappie, seorang analis senior Irak dari International Crisis Group.

"Pengunjuk rasa, umpamanya, mereka merayakan perasaan merdeka dan mereka merasa berdaya dalam suasana yang mereka ciptakan. Tak hanya pria muda tapi juga untuk pertama kalinya para perempuan muda dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya," jelasnya.

Namun para pengunjuk rasa, sambung Fantappie, tak memandang soal tujuan akhir tapi merayakan gerakan yang mereka ciptakan.

Parlemen melakukan pertemuan sekitar satu sampai dua kali membahas undang-undang untuk menanggapi tuntutan para demonstran.

"Mereka berpacu dengan waktu," kata Eskander, sembari menyatakan sebagian besar politikus masih berharap bahwa unjuk rasa akan reda.

Perdana Menteri Irak, Adil Abdul Mahdi menuai kritik karena mengizinkan pasukan keamanan berupaya menekan pengunjuk rasa dengan kekuatan. Selama pekan pertama Oktober hampir 150 pengunjuk rasa meninggal dunia, sebagian besar ditembak mati, dan 5.500 orang, termasuk 1000 anggota pasukan keamanan terluka, berdasarkan hasil investigasi pemerintah atas insiden tersebut.

Hasil investigasi itu membuat lebih banyak orang turun ke jalan. Jumlah pengunjuk rasa bertambah menjadi 20 ribu sampai 25 ribu di kota-kota seluruh negeri dan hampir 200 ribu di pusat kota. Dan kekerasan berkobar lagi pada hari Senin, ketika pasukan keamanan menembak ke arah pengunjuk rasa ketika mereka berusaha untuk menyeberangi Jembatan Al Ahrar di Baghdad, menewaskan sedikitnya lima orang.

Internet Diblokir

Perdana Menteri, sementara menjadi sasaran kritik, telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kehidupan rakyat Irak, memperluas dan memperkuat pasokan listrik, meningkatkan hubungan dengan Kurdi Irak dan meruntuhkan tembok telah membagi sebagian besar Baghdad. Tetapi dia tetap dinilai seorang pemimpin yang lemah yang berutang kesepakatan politik yang dibuat sebagian besar oleh Iran tetapi juga dapat diterima oleh Washington.

Jadi, sementara Mahdi telah berhasil menempatkan para teknokrat di Kementerian Listrik dan Minyak, partai-partai yang terkait dengan Iran mendominasi setidaknya lima kementerian utama, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi, dan Kementerian Urusan Ketenagakerjaan dan Sosial. Itu memberi mereka akses ke ribuan proyek, kontrak dan hibah, dan memperbanyak korupsi yang dikecam pengunjuk rasa.

Korupsi kini telah menjadi wabah. Kendati demikian sejumlah kementerian tetap dinilai dikelola dengan baik.

"Saya lulus jurusan teknik, tapi ketika saya melamar pekerjaan di Kementerian Minyak, mereka meminta USD 7.500," ungkap Muhaiman Fadil (30). Sekarang, kata dia, "Saya bekerja paruh waktu di bidang konstruksi."

Pada Jumat di Alun-alun Tahrir, Baghdad, pusat unjuk rasa, sekumpulan pria muda memasang spanduk putih dengan tanda X merah yang diambil melalui foto-foto Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, dan Jenderal Suleimani.

Pasukan keamanan sendiri dibagi menjadi beberapa bagian: antara perwira tingkat bawah dan yang lebih senior; pihak Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri, yang termasuk brigade yang dekat dengan Iran; dan lainnya.

Perpecahan ini menyebabkan perbedaan di antara entitas keamanan tentang bagaimana menghadapi para pengunjuk rasa, yang telah mengambil alih sebuah gedung tinggi di Jembatan Jumhuriya. Tentara menolak menyetujui rencana untuk membersihkan bangunan, meskipun itu memberi para pengunjuk rasa tempat yang ideal untuk melemparkan bom bensin untuk mendukung upaya rekan-rekan pengunjuk rasa mereka untuk menyeberangi jembatan dan mencapai Zona Hijau.

Para perwira Angkatan Darat takut akan pertumpahan darah lebih lanjut yang akan memicu protes yang lebih besar. "Tidak perlu membuat masalah besar ini dengan masuk ke dalam," kata seorang pejabat senior militer, berbicara tentang rencana yang diusulkan untuk membersihkan gedung. "Kamu tidak bisa membayangkan seperti apa reaksinya."

Saluran-saluran berita Irak mengumumkan pada Senin tengah malam bahwa pemerintah telah memblokir internet. Tidak ada penjelasan, tetapi para pejabat juga menutup akses internet pada awal Oktober, ketika mereka meyakini protes berjalan di luar kendali.

Kendati pemerintah secara bertahap memperbaiki jaringan internet, akses media sosial seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp diblokir selama unjuk rasa. Masih belum jelas sampai kapan pengunjuk rasa turun ke jalan. Mereka yang berada di Alun-alun Tahrir setiap hari dengan mengalungkan bendera, seperti Abu Jamal (40), seorang pedagang roti, jawabannya adalah mereka akan tetap berada di sana selama mungkin.

"Saya bisa demo untuk sehari, dua hari, seminggu, setahun, 500 tahun," pungkas Jamal.