Merdeka.com - Jika awal tahun 2021 yang menegangkan membuat Anda khawatir sejarah terulang kembali, Anda tidak sendirian.

Para pakar sejarah politik mengatakan, ada kesesuaian antara pemberontakan 6 Januari di US Capitol dengan apa yang terjadi 160 tahun lalu, ketika tujuh negara bagian di selatan memisahkan diri dari Amerika Serikat antara Desember 1860 dan Februari 1861.

Perjalanan ke pelantikan pertama Lincoln juga dramatis. Faktanya, sebulan setelah Lincoln disumpah pada 4 Maret 1861, tembakan ke Fort Sumter menandai dimulainya Perang Sipil, perang paling mematikan di Amerika.

“Menurut saya 1860-1861 mungkin analog terbaik untuk (2021),” jelas pakar politik Robert Lieberman, yang juga penulis Four Threats: The Recurring Crises of American Democracy, dilansir TIME, Jumat (15/1).

Leiberman mengatakan, penyerangan Gedung Parlemen atau US Capitol pekan lalu adalah “yang paling dekat dengan tahun 1861, satu contoh kegagalan nyata dari apa yang Anda sebut peralihan kekuasaan damai yang berjalan lancar."

Perbedaan besar yang Lieberman temukan antara dulu dan sekarang adalah bahwa pemberontakan 2021 datang “dari dalam pemerintahan,” merujuk pada anggota Kongres dan Presiden Donald Trump yang menghasut para pemberontak.

“Ini adalah pemberontakan yang dihasut Presiden Amerika Serikat,” cetusnya.

“Itu sama sekali tanpa preseden. Itu sangat mencengangkan bagi saya,” lanjut Lieberman.

Penyerbuan US Capitol 1861

Tidak seperti tahun 2020, pada 1860 tak ada politikus yang melontarkan tuduhan tak berdasar atas kecurangan pemilu. Namun, “itu mengarah pada kegagalan terbesar demokrasi Amerika dalam sejarah,” seperti yang dikatakan Lieberman.

Pada 1860, Demokrat di wilayah Selatan “semua setuju Lincoln menang. Tetapi kesamaannya mungkin, dalam kedua kasus, ada penolakan terhadap proses demokrasi,” jelas Direktur Pusat Era Perang Sipil George dan Ann Richards Universitas Negeri Pennsylvania, Rachel Shelden.

“(Hari ini) kami melihat penolakan terhadap gagasan bahwa mayoritas memilih Joe Biden, dan pada tahun 1860 meskipun orang-orang ini mengatakan ya, Lincoln memenangkan pemilihan, itu, bagi mereka, berarti mereka harus meninggalkan Persatuan, yang mana dalam dan dari dirinya sendiri, penolakan terhadap demokrasi. Mereka berdua menolak proses demokrasi, hanya dengan cara yang berbeda.”

Sejarawan Ted Widmer mengatakan kepada New York Times, massa memang berusaha masuk ke Capitol pada 13 Februari 1861, untuk menghentikan penghitungan suara elektoral sah negara bagian. Pihak keamanan US Capitol tidak mengizinkan mereka masuk karena mereka tidak memiliki izin.

Sebaliknya, mereka berdiri di luar melontarkan berbagai hinaan ke kepala petugas keamanan Capitol Jenderal Winfield Scott. Pengamat di TKP saat itu menggambarkan kerumunan itu sebagai "sekam yang mudah terbakar" dengan "revolusi" di benak mereka.

Rencana Pembunuhan Abraham Lincoln

Akhir bulan itu, Lincoln menerima ancaman pembunuhan dalam perjalanan menuju pelantikannya. Saat dia berangkat menggunakan kereta api menuju Washington, DC, kepala Dinas Rahasia Allan Pinkerton dan beberapa mata-mata mengungkap sebuah rencana, yang berasal dari Baltimore, untuk membunuh Lincoln.

“Pinkerton pergi ke Baltimore dengan tim mata-mata dan mereka berpura-pura menjadi pembenci Lincoln dan mendapatkan semua informasi terkait rencana itu, kemudian menyampaikan kepada Lincoln dan rombongannya,” jelas Widmer, penulis buku terkait rencana tersebut berjudul Lincoln on the Verge: Thirteen Days to Washington kepada TIME.

“Itu didanai dengan sangat baik. Kami tidak sepenuhnya tahu apakah pemerintah Konfederasi baru berada di belakangnya; ada jalan yang menarik tapi tidak konklusif.”

Di tengah malam pada malam terakhir perjalanan Lincoln, detektif mengawalnya ke stasiun transit yang aman sehingga dapat melanjutkan perjalanan ke DC, dan dia tiba dengan selamat, sehingga pengambilan sumpah pada 4 Maret 1861 dapat berlangsung.

Melihat ke belakang saat Lincoln lolos dari bahaya, kurang dari sepekan setelah serangan massa di US Capitol, Widmer berkata "Rasanya sangat mirip (dengan 6 Januari 2021)."

“Seperti pada tahun 1861, Anda memiliki perasaan sebuah negara yang terbelah, saat itu benar-benar sebuah wilayah yang menarik diri dari bagian lain negara itu dan tujuh negara bagian telah memisahkan diri bahkan sebelum Lincoln tiba di Washington,” katanya.

“Sekarang ini hampir terjadi di setiap keluarga, di setiap negara bagian di negara ini, ada orang yang terasing dari satu versi Amerika atau versi lainnya. Tapi rasanya serupa karena ada dua gagasan yang saling bersaing tentang apa yang seharusnya diperjuangkan Amerika.”

Kesamaan Pilpres 1860 dan 2020

Pidato pertama pelantikan Lincoln adalah salah satu pidato paling terkenal sepanjang serah karena menyerukan persatuan. Salah satu kalimat yang paling terkenal: “Kita bukan musuh, tapi kawan. Kita tak harus bermusuhan. Meskipun gairah kita menegang, itu tidak harus memutuskan ikatan kasih sayang kita.”

Menurut Shelden, satu kesamaan antara pasca pilpres 1860 dan pilpres 2020 adalah, “para pemimpin politik secara implisit (dan dalam beberapa kasus secara eksplisit) menolak legitimasi sebuah partai karena alasan yang berkaitan dengan supremasi kulit putih.”

“Itu sangat mirip dengan hari ini,” cetusnya.

“Orang-orang di Kongres sedang mengarang teori konspirasi, dan itu pasti ada pada tahun 1860 dan 1850-an secara lebih umum.”

Negara bagian yang melegalkan perbudakan mengira Lincoln muncul untuk menghilangkan perbudakan, yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Tetapi Lincoln maju sebagai capres pada 1860 untuk menghapuskan UU perbudakan federal, bukan di tempat-tempat di mana perbudakan sudah ada.

Selain takut kehilangan kendali atas perbudakan, warga Selatan saat itu juga khawatir kehilangan kendali politik. Mereka mendominasi politik federal selama sekitar paruh pertama abad ke-19, dan kehilangan kursi kepresidenan pada tahun 1860 mengancam dominasi itu.

“Selatan menguasai segalanya di Washington untuk waktu yang lama,” kata Widmer.

“Mereka marah karena kehilangan kendali atas apa yang selama ini mereka kendalikan.”

Kerapuhan Demokrasi

Shelden mengatakan argumen yang dibuat oleh presenter FOX News Brian Kilmeade dan beberapa anggota parlemen Republik bahwa Demokrat tidak boleh mengajukan dakwaan pemakzulan karena ancaman kekerasan massal “terdengar sangat mirip dengan apa yang terjadi pada tahun 1860” ketika negara bagian selatan berulang kali mendesak kompromi atau mengancam untuk melepaskan diri.

“Telah terjadi peningkatan perbudakan ke barat, dan orang utara berulang kali berkompromi dengan orang kulit putih selatan tentang masalah itu, dan itu tidak berhasil,” jelasnya.

“Pelajaran terbesar adalah bahwa kompromi tidak selalu efektif. Itu tidak serta merta mencegah penolakan semacam ini terhadap demokrasi. "

Dulu, seperti sekarang, Amerika berada di persimpangan jalan, tetapi saat itu, menurut Shelden ada kekurangpercayaan Amerika akan selamat dari konflik karena usia negara yang masih muda. Menurutnya, upaya pemberontakan 6 Januari menunjukkan banyak orang Amerika meremehkan demokrasi.

“Hal yang sangat penting tentang abad ke-19 untuk dipahami adalah bahwa orang-orang yang hidup di abad ke-19, termasuk masa Perang Sipil, benar-benar merasakan kerapuhan demokrasi,” jelasnya.

“Tidak ada demokrasi yang bertahan di dunia sebelumnya, dan karenanya AS diharapkan jadi suar harapan. Lincoln menyebut AS sebagai 'harapan terbaik terakhir Bumi' dalam pesan (tahunan) keduanya kepada Kongres. (Orang Amerika) jauh lebih khawatir tentang kematian demokrasi di abad ke-19 daripada yang mungkin kita alami sekarang. Hari ini, saya tidak yakin kita memiliki perasaan itu. Kita memiliki kepercayaan implisit bahwa demokrasi akan bertahan.”