RI Tegaskan Agresi Israel di Palestina Bentuk Pelanggaran Berat Hukum Internasional

Jumat, 21 Mei 2021 11:00 Reporter : Hari Ariyanti
RI Tegaskan Agresi Israel di Palestina Bentuk Pelanggaran Berat Hukum Internasional Menlu Retno Marsudi. ©2016 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Indonesia kembali menegaskan dukungannya untuk Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS. Dalam pidatonya, Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi menyebut pendudukan dan agresi Israel di Palestina merupakan pelanggaran berat hukum internasional.

“Pendudukan dan agresi Israel yang terus berlangsung tidak hanya patut dikecam tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran berat hukum internasional yang memerlukan respons bersama dari semua negara,” tegasnya, dikutip dari siaran pers yang Kementerian Luar Negeri RI, Jumat (21/5).

Retno juga menegaskan isu utama dalam masalah Palestina-Israel adalah penjajahan.

“Kita semua memahami bahwa konflik ini bersifat asimetris, antara Israel, negara penjajah dan penindas dan bangsa Palestina, yang diduduki, yang terus menerus ditindas. Saya tekankan bahwa penjajahan dalam konflik Israel-Palestina adalah isu utama. Sekali lagi saya sampaikan bahwa isu utamanya adalah penjajahan,” jelasnya.

Retno menyampaikan, masyarakat internasional berhutang kepada bangsa Palestina yaitu sebuah kemerdekaan bangsa Palestina yang terus tertunda, untuk hidup berdampingan dan setara dengan bangsa lainnya.

Dalam Sidang Majelis Umum PBB, Retno menyerukan tiga hal. Dia meminta Majelis Umum PBB menghentikan kekerasan dan aksi militer untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa. Majelis Umum PBB juga harus mendesak gencatan senjata segera yang langgeng dan harus dihormati seluruh pihak.
Untuk mencegah terulangnya kejahatan Israel di masa mendatang, Indonesia juga mengusulkan Majelis Umum PBB membentuk sebuah tim internasional di Yerusalem untuk mengawasi dan memastikan keselamatan rakyat Palestina dan untuk melindungi status kompleks Al-Haram Al-Sharif atau Al-Aqsa, tempat suci untuk tiga agama.

“Kedua, agar Majelis Umum PBB memastikan akses kemanusiaan dan pelindungan rakyat sipil,” ujarnya.

Hal utama, kata Retno, adalah tanggung jawab bersama untuk menyelamatkan nyawa warga sipil. Termasuk meningkatkan upaya pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina yang terdampak. Israel juga dituntut untuk membuka dan memberikan akses pengiriman bantuan kemanusiaan, termasuk ke Gaza, yang telah berada dalam blokade selama lebih dari 13 tahun.

Usul ketiga yang disampaikan Indonesia yaitu meminta Majelis Umum PBB mendorong dimulainya kembali negosiasi multilateral yang kredibel. Hal ini sangat
penting dalam memajukan perdamaian yang adil dan komprehensif, berdasarkan solusi dua negara dengan kesepakatan parameter internasional.

“Majelis Umum memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan agar negosiasi perdamaian dapat dilakukan segera. Hal yang sangat mendasar saya sampaikan bahwa semua negara harus menghentikan upaya sistematis Israel yang dilakukan selama ini sehingga tidak akan menyisakan apapun lagi untuk dirundingkan,” jelasnya.

“Ini penting saya jelaskan, misalnya jika pemukiman ilegal terus dilakukan, pengusiran warga Palestina terus berlanjut dari wilayah Yerusalem, maka isu Yerusalem yang harusnya dirundingkan menjadi tidak bisa dilakukan karena de facto telah dikuasai oleh Israel. Inilah kenapa saya sampaikan kalau tindakan Israel ini dibiarkan, maka tidak ada lagi yang bisa dirundingkan karena semuanya telah dikuasai oleh Israel.”

“Untuk itu saya sampaikan kita tidak dapat membiarkan bangsa Palestina kehilangan pilihannya dan menerima ketidakadilan sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, semua tindakan Israel yang bertentangan dengan hukum internasional dan semua ketidakadilan harus dihentikan. Kita harus terus memberikan dukungan bagi keadilan dan kemerdekaan Palestina.” [pan]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini