Merdeka.com - Pada mulanya sederhana. Seperti telah diduga banyak pihak, termasuk oleh pemerintah Indonesia, upaya melantik Konsul Kehormatan Maha Abu Shusheh di Kota Ramallah, Tepi Barat, Palestina, tidak berjalan mulus. Rombongan Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi tidak bisa memasuki Ramallah karena Israel yang menguasai jalur udara antara Yordania-Ramallah tidak menerbitkan izin melintas (over flight).

Sejak awal Kemlu sudah menyiapkan dua skenario seandainya Israel menghalang-halangi pelantikan. "Pertama akan melantik Konsuler Kehormatan di Ramallah, sedangkan yang kedua di KBRI Amman," kata Arrmanatha Nasir, Juru bicara Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kamis (17/3).

Namun ketika pelantikan berlansung mulus memakai rencana kedua, muncul riak baru. Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Tzipi Hotovely, di hadapan Knesset (parlemen) pekan ini menjelaskan alasan tidak diberikannya akses masuk bagi Menlu Retno.

Wakil Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Hotovely (c) Emil Salman

Hotolevy mengklaim Indonesia awalnya menghubungi Israel secara intensif buat memuluskan kunjungan ke Ramallah. Karenanya, Direktur Kementerian Luar Negeri Israel untuk Wilayah Asia, Mark Sofer, diperintahkan mengunjungi Jakarta diam-diam beberapa hari sebelum Menlu Retno ke Yordania pekan lalu.

"Sudah ada kesepakatan jelas bahwa Marsudi akan mengunjungi Ramallah, termasuk ke Israel dan menemui pejabat senior di Yerusalem," kata Hotovely, seperti dilansir surat kabar Haaretz.

Belakangan Menlu Retno membatalkan sepihak syarat sowan ke pejabat Zionis di Yerusalem. Israel akhirnya menolak mengeluarkan izin terbang bagi helikopter rombongan RI menuju Ramallah. Kota di Tepi Barat itu dikelilingi oleh wilayah pendudukan Zionis, termasuk untuk akses udaranya.

"(Menlu RI) paham telah melanggar aturan yang telah ditetapkan Israel," kata Hotovely.

Menurut Hotovely, Israel sudah menetapkan aturan pejabat mana pun yang akan mengunjungi Palestina harus juga melawat ke Israel. Aturan ini berlaku bagi semua negara, baik yang punya hubungan diplomatik atau tidak. Pada 2014, Menlu Kolombia juga ditolak masuk Ramallah karena negaranya tak punya hubungan diplomatik formal dengan Israel.

"Indonesia tanpa pengecualian dalam hal ini," kata Hotovely. "Setiap pejabat senior internasional harus melalui Yerusalem."

Pemerintah RI meradang mendengar tudingan Israel. "Saya tegaskan apa yang mereka katakan tidak benar, tidak pernah saya komunikasi dengan Israel," kata Menlu Retno saat ditemui usai rapat bersama Menko Polhukam di Jakarta, Kamis (17/3) sore.

Mantan Dubes Indonesia untuk Belanda ini juga membantah adanya pejabat Israel yang diam-diam datang ke Indonesia. "Saya enggak tahu, Kemenlu tak pernah membuat perjanjian dengan Israel, catat itu ya," kata Retno.

Setali tiga uang, Menko Polhukam Luhut Panjaitan mempertanyakan klaim Israel bahwa ada pertemuan rahasia antara kedua negara. "Emang apaan. Kalau