Referendum Mesir, Jabatan Presiden Sisi Bisa Diperpanjang sampai 2030

Rabu, 24 April 2019 16:46 Reporter : Merdeka
Referendum Mesir, Jabatan Presiden Sisi Bisa Diperpanjang sampai 2030 Abdul Fatah al Sisi. ©telegraph.co.uk

Merdeka.com - Dalam referendum yang digelar Komisi Pemilu Mesir akhir pekan lalu, rakyat pemilih telah menyetujui perubahan konstitusional yang akan memperpanjang masa jabatan Presiden Abdul Fattah Al Sisi hingga 2030.

Menurut laporan VOA Indonesia yang dikutip Rabu (24/4), Komisi Pemilu Mesir mengatakan 88,8 persen warga menyetujui hal tersebut.

Mereka yang menentang langkah ini mengatakan perubahan itu akan membubarkan mimpi demokrasi yang sempat muncul tahun 2011, ketika pergolakan massa berhasil menggulingkan Husni Mubarak. Mereka juga menuduh referendum itu diwarnai aksi korupsi.

Sementara mereka yang mendukung mengatakan kepemimpinan Sisi akan membuat Mesir lebih aman dan membantu negara itu keluar dari krisis ekonomi.

Amnesty International mengatakan perubahan konstitusional akan "memperkuat kekebalan hukum terhadap pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, melanjutkan iklim penindasan yang sudah ada di negara itu."

Sebelumnya Parlemen Mesir telah menyetujui amandemen konstitusi yang akan memungkinkan Presiden Abdul Fattah Al Sisi untuk tetap berkuasa hingga 2030.

Sejatinya Sisi dijadwalkan mundur pada 2022, ketika masa jabatan empat tahun keduanya berakhir.

Tetapi amandemen, yang harus dimasukkan ke dalam referendum dalam waktu 30 hari, akan memperpanjang masa jabatannya saat ini menjadi enam tahun dan memungkinkan dia untuk menjadi presiden selama satu periode lagi, BBC melaporkan, seperti dikutip pada Rabu 17 April 2019.

Pasal 140 konstitusi Mesir, yang disetujui dalam referendum pada tahun 2014, mengatakan bahwa presiden melayani masa jabatan empat tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali.

Di bawah amandemen yang disetujui oleh anggota parlemen pada hari Selasa, masa jabatan presiden akan menjadi enam tahun.

Pengaturan transisi yang diuraikan dalam pasal 241 akan memperpanjang masa jabatan Sisi saat ini selama dua tahun dan memungkinkannya maju untuk masa jabatan enam tahun tambahan pada tahun 2024.

Presiden juga akan diizinkan untuk menunjuk satu atau lebih wakil presiden. Jabatan itu sempat dihapus setelah adopsi konstitusi 2012.

Amandemen juga akan memberi Sisi kekuasaan lebih besar atas peradilan dan lebih jauh mengabadikan peran militer dalam politik.

Pada 2013, Sisi memimpin penggulingan militer terhadap presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis, Muhammad Mursi, menyusul protes yang menentang pemerintahannya.

Sejak itu, ia diduga mendalangi apa yang dikatakan kelompok-kelompok hak asasi manusia sebagai tindakan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perbedaan pendapat yang telah menyebabkan penahanan puluhan ribu orang.

Sisi terpilih sebagai presiden pada 2014 dan terpilih kembali tahun lalu setelah memenangkan 97 persen suara. Dia tidak menghadapi persaingan serius karena beberapa saingan potensial mundur atau ditangkap.

Parlemen Mesir juga didominasi oleh pendukung Sisi dan telah dikritik oleh oposisi sebagai pemberi beking bagi presiden.

Salah satu anggota parlemen yang berkampanye untuk amandemen konstitusi, Mohammad Abu Hamid, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa Sisi adalah seorang presiden yang "mengambil langkah-langkah penting politik, ekonomi dan keamanan" dan yang harus diizinkan untuk "melanjutkan reformasinya". Ia menilai bahwa langkah itu sesuai dengan keperluan saat ini, menyusul instabilitas di negara tetangga Mesir, Libya dan Sudan.

Namun Khaled Dawoud, dari partai liberal al-Dustour yang beroposisi, menolak argumen itu sebagai "absurd" dan mengatakan kepada BBC bahwa perubahan itu mewakili "perebutan kekuasaan" oleh Sisi.

Amandemen pasal 190 sebagian besar akan menghapus kewenangan hakim Dewan Negara untuk merevisi undang-undang sebelum menjadi undang-undang.

Pasal 204 akan diubah untuk memberikan yurisdiksi yang lebih luas untuk pengadilan militer. Mereka akan dapat mengadili warga sipil tidak hanya untuk serangan terhadap instalasi militer, pabrik, peralatan, zona, perbatasan dan personel, tetapi juga setiap bangunan yang berada di bawah perlindungan militer.

Ribuan warga sipil telah diadili di pengadilan militer sejak 2011.

Amandemen baru juga akan membangkitkan kembali majelis tinggi (Senat), yang dihapuskan pada tahun 2014.

Presiden akan menunjuk sepertiga dari 180 anggota Senat. Sementara untuk majelis rendah (DPR) akan dipilih langsung.

Jumlah kursi di majelis rendah juga akan dikurangi dari 596 menjadi 450, dengan setidaknya 25% disediakan untuk perempuan.

Peran Militer Mesir Usai Amandemen

Kegiatan ekonomi dan sipil militer telah berkembang sejak Sisi menjadi presiden. Militer bertanggung jawab atas proyek-proyek infrastruktur utama, dan para jenderal menduduki posisi-posisi penting di seluruh pemerintahan.

Pasal 200 akan diamandemen untuk mengatakan bahwa, selain melindungi negara dan menjaga keamanannya, tugas militer adalah untuk "menjaga konstitusi dan demokrasi, mempertahankan pilar-pilar dasar negara dan sifat sipilnya, dan menegakkan kedaulatan rakyat, hak serta kebebasan individu."

Sementara itu, Amandemen pasal 234 akan mengabadikan peran Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata dalam menyetujui penunjukan menteri pertahanan. Artikel itu telah ditetapkan untuk berakhir pada akhir masa jabatan kedua Presiden Sisi.

Sumber: Liputan6.com [pan]

Topik berita Terkait:
  1. Mesir
  2. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini