Merdeka.com - Sebanyak 606 pengungsi menolak meninggalkan tempat penahanan imigrasi Australia di Pulau Manus, Papua Nugini. Meski pemerintah Papua Nugini sudah memutus aliran listrik dan air, serta bakal mengirim pasukan, para pengungsi dan pencari suaka menolak dipindahkan tanpa ada kejelasan nasib mereka.

Kamp yang ada di dalam pangkalan angkatan laut Manus Island dinyatakan ditutup pada Selasa siang (31/10). Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Papua Nugini tahun lalu yang mengatakan kebijakan Australia untuk menahan pencari suaka yang tidak resmi dan tidak konstitusional.

Kini orang-orang yang tinggal di kamp di Pangkalan Angkatan Laut Lombrun takut akan keselamatan mereka di tempat penampungan alternatif yang tersedia. Mereka takut dengan ancaman dari penduduk setempat, seperti dilansir dari Associated Press, Rabu (1/11).

Koalisi Aksi Pengungsi yang berbasis di Sydney, Australia, mengatakan teknik penghilangan generator listrik pada Rabu pagi (1/11) membuat kamp tanpa listrik, termasuk toilet yang biasa beroperasi pada pompa listrik.

Untuk memenuhi kebutuhan air, mereka masih memiliki air ledeng, meski koalisi mengatakan tidak bisa diminum.

Behrouz Boochani, seorang pria asal Iran yang tinggal di kamp itu menuliskan cuitannya.

"Mereka mengambil generator pagi ini. Tidak ada kekuatan di seluruh pusat. Kamar kecil tidak berfungsi. Semua pengungsi terbangun lagi karena ketakutan." tulisnya.

Koalisi tersebut telah mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk menghentikan penutupan kamp tersebut.

Juru bicara koalisi Ian Rintoul mengatakan saat malam pertama tanpa petugas keamanan yang menjaga, setidaknya warga lolos dari serangan dan damai.

"Situasinya tidak bagus, tapi setidaknya tidak ada serangan di malam hari." kata Rintoul.

Rintoul mengatakan beberapa penduduk setempat membawa makanan dan air minum ke pagar sambil berkeliling, beberapa menjualnya ke orang-orang, yang lain menyumbangkan makanan tersebut.

Pejabat Papua New Guinea mengatakan fasilitas tersebut akan dikembalikan ke pasukan pertahanan pada hari Rabu, dan siapa pun yang tersisa akan dianggap melanggar basis militer.

Selama empat tahun, Australia sudah membiayai Papua Nugini, dan negara kepulauan Pasifik kecil, Nauru, untuk menampung pencari suaka yang mencoba mencapai pantai Australia dengan kapal.

Mereka adalah Muslim Rohingya dari Myanmar, Afghanistan, Iran, Sri Lanka dan negara-negara lain.

Australia sudah mengenali banyak pencari suaka. Mereka adalah pengungsi yang tidak bisa kembali ke tanah air mereka. Beberapa orang mengaku pengungsi yang ditolak sudah dikirim secara paksa ke rumah masing-masing.

Mereka yang menolak untuk dimukimkan kembali sudah mencoba mencapai negara itu (pantai Australia) dengan kapal. Padahal sebuah kebijakan melarang menyebrangi laut yang berbahaya tersebut.

Australia dan Papua Nugini masih tidak setuju mengenai siapa yang bertanggung jawab atas orang-orang Australia yang dikenali sebagai pengungsi, namun tidak akan menerima tempat tinggalnya sendiri.

Dari 606 laki-laki, sekitar 440 orang dianggap sebagai pengungsi yang sah, sementara sisanya dikategorikan sebagai pengungsi, termasuk sekitar 50 orang yang menolak untuk bekerja sama dengan proses penentuan, karena mereka mengatakan akan dipindahkan ke Papua Nugini secara tidak sah.

Otoritas Papua New Guinea telah mengerahkan polisi tambahan ke kota Lorengau dimana tiga pusat perumahan baru berada. Sekitar 100 orang melakukan protes orang awal pekan ini. Mereka menuntut Australia untuk mengambil kembali orang-orang tersebut dan mereka tidak tinggal di masyarakat.