Merdeka.com - Bulan lalu Presiden Prancis Emmanuel Macron berdiri di Arc de Triomphe di Paris dan mengatakan kepada para pemimpin dunia dalam peringatan Perang Dunia Pertama bahwa mereka harus bekerja sama menyelesaikan masalah global.

Kurang dari sebulan kemudian Macron lumayan kerepotan untuk menyatukan warganya sendiri di tengah kerusuhan yang disebut-sebut terparah dalam 50 tahun di Paris. Kelompok Rompi Kuning atau gilet jaune yang menggelar unjuk rasa besar-besaran di Prancis kini mengancam posisi Macron sebagai presiden dan upaya reformasinya.

Demonstrasi dari kelompok Rompi Kuning kini sudah berlangsung hingga pekan ketiga dan menjelang pekan keempat. Meski macron sudah mengerahkan tenaga keamanan tambahan sebanyak 4.600 personel namun kelompok Rompi Kuning berhasil menembus barikade dan mencapai Arc de Triomphe dan merusak tugu peringatan perang yang terkenal itu.

Dilansir dari laman Time, Kamis (6/12), unjuk rasa berujung kericuhan itu dimulai pertengahan November lantaran dipicu rencana Macron yang ingin menaikkan pajak bahan bakar demi mengurangi pemakaian bahan bakar tak terbarukan. Kenaikan pajak itu memperberat beban warga di pedalaman yang selama ini sangat bergantung kepada mobil dan pekerjaan.

Gelombang protes ini kini berkembang menjadi penolakan terhadap kepemimpinan Macron. Rompi Kuning menyebut Macron lebih membela kaum kaya daripada kaum miskin.

Demo BBM di Prancis ©2018 REUTERS/Stephane Mahe

"Macron keluar-masuk bank dan lembaga keuangan, dan itu berdampak buruk bagi banyak orang," kata Thierry Paul Valette, pengunjuk rasa di Paris. Macron adalah lulusan universitas elit dan seorang bankir investasi sebelum ditunjuk menjadi menteri ekonomi pada 2014.

"Kami tidak suka orang kaya di Prancis," kata Valette.

Ketika memenangkan pemilu presiden Mei tahun lalu dengan meraup 66 persen suara melawan kandidat sayap kanan Marine Le Pen, para pemilih tampaknya menyukai Macron.

Namun bagi Eddy Fougier, pengamat politik di Institut Internasional dan Urusan Strategis yang berbasis di Paris, dukungan terhadap Macron lebih didorong karena warga kecewa dengan dua partai yang ada yang selama ini memimpin Prancis dan mereka khawatir dengan partai beraliran sayap kanan.

Saat ini Macron berharap pembatalan kenaikan pajak bahan bakar akan meredam unjuk rasa. Namun peristiwa ini sudah cukup merusak citra Macron yang berambisi menjadi pemimpin Eropa pengganti Kanselier Jerman Angela Merkel yang berencana mundur pada 2021 setelah berkuasa selama 16 tahun.

Namun dalam jajak pendapat terbaru warga yang masih mendukung Macron kini anjlok hingga hanya 23 persen. Fougier tak yakin macron akan kembali terpilih dalam pemilu 2022.

"Satu-satunya jalan kalau ingin bertahan sampai periode kedua adalah jika situasi ekonomi Prancis membaik, pengangguran turun, dan upah pekerja naik serta tidak ada partai lain yang mempunya pemimpin yang menonjol dalam tiga tahun ke depan," kata Fougier.