Merdeka.com - Korban tewas warga Palestina terus bertambah akibat serangan bombardir Israel ke Jalur Gaza sejak pekan lalu.

Kemarin serangan udara Israel menewaskan seluruh satu keluarga Palestina berjumlah 10 orang terdiri dari dua perempuan dan delapan anak. Di hari yang sama serangan udara Israel juga menghancurkan gedung kantor berita media Amerika Serikat The Associated Press dan Aljazeera serta media asing lainnya.

Gedung Putih Sabtu lalu mengatakan Presiden Joe Biden menelepon Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk kedua kalinya sejak konflik terbaru ini meletus pekan lalu. Biden kembali menyatakan dukungan tegasnya kepada Israel yang dia sebut berhak membela diri atas serangan roket Hamas dan kelompok bersenjata lainnya di Gaza.

Namun dukungan Biden ini bukanlah sesuatu yang baru bagi presiden AS. Presiden-presiden AS sebelumnya juga tercatat selalu mendukung agresi Israel ke Palestina.

Berikut catatannya, seperti dilansir laman Aljazeera, Minggu (16/5):

Mei 2021

Biden tercatat sudah dua kali menyatakan dukungannya kepada Israel untuk "hak membela diri" terhadap serangan roket dari Gaza.

Militer Israel mengatakan ribuan roket diluncurkan dari Gaza ke Israel dan sejauh ini sudah menewaskan 10 orang, sementara serangan udara Israel sudah membunuh sedikitnya 188 orang Palestina dan melukai ratusan lainnya.

Pemerintahan Biden juga mengatakan AS tengah berupaya untuk menurunkan ketegangan. Selain itu AS juga memveto pernyataan Dewan Keamanan PBB yang akan mengecam kekerasan Israel ke Palestina.

Mei 2018

Mantan Presiden Donald Trump yang dikenal sangat membela Israel dan PM Israel Benjamin Netanyahu menolak untuk mengecam Israel atas pembunuhan terhadap puluhan demonstran Palestina di Gaza pada Mei 2018.

Warga Palestina tengah berunjuk rasa memperingati hari "Kembalinya Demontrasi Besar" ketika pasukan Israel melepaskan tembakan ke kerumunan demonstran itu.

Unjuk rasa besar itu itu juga bertepatan dengan dibukanya Kedutaan Besar AS di Yerusalem setelah pemerintahan Trump memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv.

"Kematian itu menjadi tanggung jawab Hamas. Hamas secara sengaja memprovokasi dan seperti yang dikatakan menteri luar negeri, Israel berhak membela diri," kata Juru Bicara Gedung Putih kala itu, Raj Shah.

Juli-Agustus 2014

Israel membombardir Gaza lewat serangan udara pada Juli 2014 sebelum melancarkan serangan darat. Pada 18 Juli Presiden AS kala itu, Barack Obama mengatakan kepada wartawan, dia menegaskan kembali dukungannya atas hak Israel untuk membela diri dalam sambungan telepon dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

"Tidak ada negara yang bisa menerima serangan roket ke wilayahnya atau teroris yang membuat terowongan di wilayahnya," kata Obama.

"Saya juga menyatakan Amerika Serikat dan seluruh sekutu kami sangat prihatin dengan risiko memanasnya kembali situasi dan jatuhnya korban lebih banyak," kata Obama.

Dalam serangan itu, menurut data PBB, lebih dari 1.500 rakyat sipil Palestina tewas, termasuk lebih dari 500 anak.

November 2012

Lebih dari 100 orang Palestina tewas ketika Israel melancarkan operasi militer ke Gaza pada November 2012 setelah membunuh salah satu pemimpin Hamas Ahmad Jabari.

Obama sekali lagi membela Israel: "Tidak ada satu pun negara di dunia yang mau membiarkan hujan roket menimpa rakyatnya. Jadi kami sangat mendukung hak Israel untuk membela diri dari serangan roket yang mendarat di rumah penduduk."

Desember 2008-Januari 2009

Serangan Israel ke Gaza yang disebut "Operasi Cast Lead" dimuali pada pagi hari 27 desember 2008. Ketika dinyatakan selesai 22 hari kemudian menurut Amnesty International, Israel menewaskan sekitar 1.400 orang Palestina dan menghancurkan banyak bangunan.

Namun pada 2 Januari Presiden AS waktu itu George W Bush yang akan habis masa jabatannya menyebut Hamaslah yang patut disalahkan atas situasi itu.

"Kekerasan ini dipicu oleh Hamas--kelompok teroris Palestina yang didukung Iran dan Suriah yang ingin Israel hancur. Bush mengatakan, seperti dikutip NBC News saat itu, "setiap gencatan senjata yang memicu serangan roket ke Israel tidak bisa diterima."

1996

Presiden AS Bill Clinton membela Israel setelah mereka melancarkan serangan militer ke kompleks PBB di Qana, selatan Libanon, tempat ratusan warga sipil mengungsi pada April 1996. Serangan itu menewaskan lebih dari 100 warga sipil dan melukai ratusan lainnya.

Israel mengatakan serangan itu terjadi karena kesalahan, namun sebuah laporan kepada Dewan Keamanan PBB menyatakan "pola dari serangan ke Qana tampaknya kecil kemungkinannya akibat dari kesalahan teknis/prosedural."

Sepuluh hari setelah pembantaian itu, dalam pidato kepada kelompok lobi pro-Israel, Komite Urusan Publik Amerika-Israel (AIPAC), Presiden Clinton mengatakan anak-anak Libanon di Qana itu "menjadi tumbal akibat taktik Hizbullah yang menempatkan persenjataan mereka sehingga Israel tidak sengaja melancarkan serangan untuk membela diri."

1987-1991

Serangkaian protes, demo, dan boikot mewarnai Intifada Pertama rakyat Palestina terhadap aparat keamanan Israel yang melepaskan tembakan dengan peluru tajam.

Peristiwa ini terjadi seiring Presiden AS Ronald Reagen yang mulai memperkuat hubungan dengan Israel dan menyiapkan bantuan serta akses mereka kepada teknologi militer AS.

1982

Reagan mengakui Israel tidak memberi peringatan ketika militernya menyerang selatan Libanon pada Juni 1982 di tengah pertempuran di perbatasan. Ketika ditanya soal kegagalan AS dalam mengecam tindakan itu atau memutus penjualan senjata ke Israel, Reagan mengatakan kepada wartawan,"situasinya rumit dan tujuan yang ingin kami capai adalah mengejar apa yang sedang kita lakukan sekarang."

Reagan juga masih membantah telah memberi "lampu hijau" bagi Israel untuk menyerang Libanon dengan mengatakan "Kami juga sama terkejutnya seperti orang lain, dan kami ingin ada solusi diplomatik dan percaya seharusnya itu bisa dilakukan."

1973

Pada Oktober 1973 sejumlah negara Arab dipimpin Mesir dan Suriah melancarkan serangan militer untuk merebut kembali Semenanjung Sinai dan Dataran Tinggi Golan yang dicaplok Israel pada perang 1967 dan hingga kini masih diduduki.

Setelah serangan yang gagal itu, AS mulai mengirimkan persenjataan kepada Israel sesuai kesepakatan Presiden Richard Nixon bersamaa Perdana Menteri Israel waktu itu Golda Meir. Bantuan persenjataan dari AS itu disebut-sebut membuat kemenangan berpihak pada Israel.