Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Presiden Korsel resmi dimakzulkan, pemilu digelar dalam 60 hari

Presiden Korsel resmi dimakzulkan, pemilu digelar dalam 60 hari Obama dan Park Geun-hye. ©Daily Mail

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi Korea Selatan secara resmi mengeluarkan keputusan untuk memakzulkan Presiden Park Geun-hye. Dengan pemecatan itu berarti segala tugas kepemimpinan Geun-hye di Negeri Gingseng resmi berakhir.

"Kami memecat Park Geun-hye dari jabatannya," demikian pembacaan putusan disampaikan oleh Lee Jung-mi yang bertindak sebagai hakim dilansir dari laman Asia Correspondent, Jumat (10/3).

Pemecatan Geun-hye dilakukan lantaran presiden perempuan itu membocorkan dokumen rahasia negara kepada sahabatnya, Choi Soon-il yang tidak memiliki andil dalam pemerintahan. Soon-il kemudian menyalahgunakan dokumen rahasia tersebut dan melakukan beberapa penipuan.

"Tindakannya telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Ini adalah pelanggaran berat terhadap hukum yang tidak dapat ditoleransi," lanjut hakim Jung-mi.

Sebelum resmi dipecat, rakyat Korsel berbondong-bondong turun ke jalan dan melakukan unjuk rasa agar Geun-hye segera diturunkan dari jabatannya.

Geun-hye menjadi presiden pertama Korsel yang diberhentikan secara paksa dari jabatannya. Rencananya, pemilihan umum presiden akan diselenggarakan dalam 60 hari, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

(mdk/did)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kim Jong-un Tegaskan Unifikasi dengan Korea Selatan Mustahil Terwujud, Anggap Negara Tetangganya Sebagai Musuh

Kim Jong-un Tegaskan Unifikasi dengan Korea Selatan Mustahil Terwujud, Anggap Negara Tetangganya Sebagai Musuh

Hal ini disampaikan Kim Jong-un dalam pidatonya di hadapan majelis rakyat tertinggi.

Baca Selengkapnya
Namanya Disebut di Sidang Sengketa Pilpres 2024, Ini Respons Jokowi

Namanya Disebut di Sidang Sengketa Pilpres 2024, Ini Respons Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan mengomentari soal namanya ikut diseret-seret dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK

Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK

Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Airlangga Pastikan Tak Ada Arahan Khusus dari Jokowi Terkait Sidang MK: Jelaskan Sesuai Tugas Masing-Masing

Airlangga Pastikan Tak Ada Arahan Khusus dari Jokowi Terkait Sidang MK: Jelaskan Sesuai Tugas Masing-Masing

Airlangga mengatakan, Presiden Jokowi hanya meminta agar para menteri yang hadir dalam sidang sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya
Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya

Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya

Tidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.

Baca Selengkapnya
Namanya Diseret di Sidang Sengketa Pilpres, Budi Waseso Bantah Dicopot dari Dirut Bulog karena Tolak Bansos

Namanya Diseret di Sidang Sengketa Pilpres, Budi Waseso Bantah Dicopot dari Dirut Bulog karena Tolak Bansos

Budi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
4 Menteri Kabinet Jokowi Siap Hadir di Sidang Mahkamah Konstitusi Hari Ini

4 Menteri Kabinet Jokowi Siap Hadir di Sidang Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Pada persidangan ini, kubu pemohon, termohon maupun terkait tidak diperkenankan bertanya, Pertanyaan hanya diberikan para hakim MK.

Baca Selengkapnya
Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat

Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat

Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya