Merdeka.com - Pada Selasa (23/11), Prancis menjadi negara terbaru yang meminta warga negaranya meninggalkan Ethiopia yang sedang dilanda perang ketika pemberontak Tigray mengklaim semakin mendekati ibu kota Addis Ababa.

“Seluruh warga negara Prancis secara resmi didesak meninggalkan negara ini tanpa menunda-nunda,” jelas kedutaan besar Prancis di Addis Ababa dalam sebuah surel yang dikirim ke warga negara Prancis, seperti dikutip dari AFP, Rabu (24/11).

Staf kedutaan akan memfasilitasi keberangkatan warga dengan memesankan tiket penerabangan komersil dan jika diperlukan akan disiapkan pesawaan sewaan.

Sejumlah negara termasuk AS dan Inggris telah menerbitkan imbauan yang sama dalam beberapa pekan terakhir sembari menarik staf non-esensial dari negara tersebut.

Seorang pejabat kedutaan Prancis mengatakan, akan ada staf kedutaan yang bakal dipulangkan terutama mereka yang memiliki keluarga.Ethiopia Utara dilanda konflik sejak November 2020 ketika Perdana Menteri Abiy Ahmed mengerahkan tentara ke wilayah Tigray untuk menyingkirkan partai berkuasa, Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF).

Pemenang Nobel Perdamaian 2019 itu menjanjikan kemenangan, tapi pada akhir Juni, TPLF terbentuk kembali dan mengambil alih sebagian besar wilayah Tigray termasuk ibu kota Mekele.

Sejak saat itu TPLF memasuki wilayah tetangga Afar dan Amhara. TPLF juga membentuk aliansi dengan kelompok pemberontak lainnya termasuk Tentara Pembebasan Oromo (OLA), yang aktif di daerah Oromia dekat Addis Ababa.

TPLF pekan ini mengklaim menguasai Shewa Robit, hanya 220 kilometer di timur Addis Ababa. Beberapa pejuang TPLF diyakini telah mencapai Debre Sina, sekitar 30 kilometer dari Addis Ababa, seperti disampaikan para diplomat saat rapat soal kondisi keamanan.

Pemutusan jaringan komunikasi di sebagian besar zona yang dilanda konflik membuat pergerakan medan perang sulit diverifikasi.

Pemerintah belum menanggapi permintaan komentar terkait status Shewa Robit.Utusan khusus Uni Afrika untuk kawasan Tanduk Afrika, Olusegun Obasanjo, menengahi gencatan senjata, tetapi sejauh ini belum ada kemajuan.

Pada Senin, PM Abiy tampaknya meragukan prospek solusi damai, mengumumkan dirinya sedang menuju ke garda depan "untuk memimpin pasukan pertahanan".