Polemik Rencana Pembangunan Restoran di Lokasi Bom Bali Bikin Australia Gerah

Kamis, 9 Mei 2019 07:32 Reporter : Pandasurya Wijaya
Polemik Rencana Pembangunan Restoran di Lokasi Bom Bali Bikin Australia Gerah lokasi bom bali. ©AFP/SONNY TUMBELAKA

Merdeka.com - Sebuah papan informasi terpampang di lokasi seluas 800 meter persegi di Jalan Raya Legian, Kabupaten Badung, Bali, yang tersohor itu. Di papan itu tertulis:

"Nama Kegiatan: Proyek Pembangunan Restaurant dan Monument

Badan Usaha: PT Hotel Cianjur Asri

Lokasi Kegiatan: Jl Raya Legian, Lingkungan Pangabetan, Kelurahan Kota, Kecamatan Kota, Kabupaten Badung

Luas Bangunan: 700 m2".

Lokasi bekas peristiwa yang dikenal dengan Bom Bali itu rupanya akan dibangun sebuah restoran lima lantai dan monumen di lantai paling atasnya.

Pada malam 12 Oktober 17 tahun lalu bom meledak di lokasi yang dulunya bernama Sari Club itu. Tidak kurang 202 orang tewas, termasuk 88 warga Australia.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison akhir bulan lalu menyampaikan rasa keberatannya atas keputusan pemerintah kabupaten Badung yang mengizinkan rencana pembangunan restoran di lokasi itu.

"Ini bukan keputusan pemerintah Indonesia di tingkat nasional. Sudah ada komunikasi antara kedua kementerian luar negeri soal ini. Dan konsul jenderal kami sudah bekerja keras untuk menangani masalah ini," kata dia, seperti dikutip laman the Sydney Morning Herald, 26 April lalu.

Para penyintas dan keluarga korban Bom Bali asal Australia juga sudah menyampaikan keluhannya atas rencana pembangunan restoran lima lantai itu.

Penyintas Bom Bali asal Australia Jan Laczynski mengatakan gubernur Bali sebelumnya sudah berjanji kepada dia, pada saat peringatan 10 tahun Bom Bali, lokasi itu tidak akan dibangun.

"Ini sangat mengagetkan dan tiba-tiba saja. Kami berharap sebuah taman perdamaian dibangun di lokasi itu," kata dia.

"Itu sangat aneh, ide bahwa orang akan masuk ke dalam restoran dan klub malam untuk menuju ke tugu peringatan itu aneh. Membangun restoran lima lantai dan menganggap tidak pernah terjadi apa-apa di situ itu aneh."

pembangunan restoran di bekas bom bali

©Amilia Rosa

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemerintah Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan mengatakan, pemkab memberi izin pembangunan restoran itu karena tanah lokasi itu milik pribadi.

"Tanah ini milik individu, properti pribadi. Kami tidak bisa mencegah pemilik untuk membangun tanah ini dan undang-undang mengizinkan," kata Aryawan kepada kantor berita AFP, seperti dilansir laman Channel News Asia, akhir bulan lalu.

Australia menjadi negara dengan korban tewas terbanyak dalam peristiwa Bom Bali itu. Kelompok teror Jemaah Islamiyah yang punya kaitan dengan Al Qaidah melakukan aksi bom bunuh diri yang menewaskan warga dari 21 negara itu, termasuk 38 di antaranya orang Indonesia.

Aryawan mengatakan lokasi di jantung Kuta Bali itu kosong sejak 2002 dan izin pembangunan itu akan berlaku sampai 30 tahun.

Bangunan lima lantai itu nantinya akan terdiri dari restoran, kantor, dan monumen di lantai paling atas.

"Saya tahu banyak orang Australia tewas," kata Kepala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kuta, I Gusti Agung Made Agung. "Kalau mereka ingin membangun tugu peringatan, mereka harus membeli tanah itu."

Morrison mengatakan meski Australia keberatan namun mereka mengakui lokasi itu adalah bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia.

"Bagi 88 warga Australia dan keluarga mereka serta seluruh rakyat Australia, lokasi ini adalah tempat sakral. Saya sangat terganggu dengan keputusan yang mengizinkan sebuah kompleks hiburan dibangun di lokasi itu. Ini memang ada di negara lain, mereka punya aturan sendiri. Mereka berdaulat dan berhak memutuskan apa saja. Tapi kami akan terus berusaha menyampaikan posisi kita dalam masalah ini."

"Kita harus ingat, banyak juga orang Indonesia tewas malam itu dan juga orang dari banyak negara lain. Kita sudah mendanai pembangunan Taman Perdamaian di lokasi itu untuk memperingati dan merefleksi," kata Morrison.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Arrmanatha Nasir akhir bulan lalu mengatakan Kemlu belum mengetahui soal rencana pembangunan restoran itu.

"Saya belum tahu soal itu dan harus dicek dulu kepada pemerintah provinsi Bali mengapa mereka memutuskan akan membangun restoran di sana," kata Arrmanatha. [pan]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Australia
  3. Bom Bali
  4. Kemenlu RI
  5. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini