Merdeka.com - Komisi Rakyat Denmark untuk Perjuangan Perempuan yang Terpinggirkan, badan yang dibentuk partai Demokratik Sosial yang berkuasa, merekomendasikan pemerintah melarang jilbab untuk pelajar di sekolah dasar di negara tersebut.

Usulan yang diajukan pada 24 Agustus itu salah satu dari sembilan rekomendasi yang bertujuan untuk mencegah "kontrol sosial terkait kehormatan" anak perempuan dari kelompok minoritas. Alasannya, mereka ingin semua perempuan dari latar belakang minoritas bisa menikmati hak dan kebebasan yang sama seperti perempuan Denmark lainnya.

Usulan ini menuai kecaman dan protes di Denmark.

Jika aturan ini disetujui, maka Huda Makai Asghar (15) bakal terpaksa melepas jilbabnya. Siswa kelas sembilan Kokkedal Skole itu telah memakai jilbab selama dua tahun.

"Saya selalu tahu bahwa kami memiliki kebebasan beragama di Denmark. Saya bisa memakai apapun yang saya ingin pakai, dan saya meyakini apa yang saya sukai. Jadi ketika saya mendengar usulan itu, saya kaget," jelasnya kepada Al Jazeera melalui telepon.

Menurutnya, usulan itu melanggar kebebasannya dan memaksanya melepas jilbab adalah hal yang salah.

Iram Khawaja dari Fakultas Pendidikan Universitas Aarhus menentang usulan ini. Penelitiannya fokus pada bagaimana anak-anak dari agama dan etnis minoritas membentuk masyarkat Denmark. Khawaja juga salah satu pendiri Jaringan Psikologi Profesional Melawan Diskriminasi.

Menurutnya, larangan itu tidak akan mengatasi masalah apapun yang dihadapi anak perempuan yang menjadi subjek kontrol sosial.

"Sebaliknya, larangan itu akan semakin menjadi masalah besar. Anak perempuan perempuan yang telah diekspos menjadi bagian kontrol sosial negatif akan semakin tertekan," jelasnya kepada Al Jazeera.

"Problematis menyamakan pemakaian jilbab dengan kontrol sosial negatif, ada juga anak perempuan yang tidak memakai jilbab yang terpapar kontrol sosial negatif," lanjutnya.

Khawaja juga menambahkan, mayoritas anak perempuan yang memakai jilbab melakukannya tanpa paksaan atau atas keinginan sendiri.

Komisi Rakyat Denmark untuk Perjuangan Perempuan yang Terpinggirkan dalam laporannya menyatakan, pemakaian jilbab di sekolah dasar bisa menciptakan perpecahan di antara kelompok anak-anak menjadi "kami" dan "mereka". Laporan itu berdasarkan penelitian perusahaan Als Research dan Epinion atas nama Kementerian Pendidikan Denmark. Mereka melakukan survei terhadap 1.441 siswa kelas enam sampai sembilan di 19 sekolah dasar dan delapan sekolah independen serta swasta, juga melakukan 22 wawancara dengan siswa dan 17 wawancara dengan guru.

Kepala sekolah Tilst Skole, Lone Jorgensen tidak mendukung larangan tersebut.

"Tugas saya adalah mengelola sekolah yang baik untuk semua orang, di mana ada ruang bagi semua orang dan setiap orang itu memiliki nilai yang setara," jelasnya.

"Melanggar hak anak-anak saya"

Pada 26 Agustus, ribuan orang berunjuk rasa di jalan-jalan Copenhagen menentang larangan jilbab tersebut.

"Saya menyadari bahwa suara kami tidak terlihat di tengah masyarakat. Niat awal demonstrasi adalah turun ke jalan-jalan agar suara kami didengar," kata seorang aktivis, Lamia Ibnhsain (37) yang mengorganisir demo.

Lamia mengatakan takut larangan itu bisa membuat para anak perempuan merasa "salah" dibandingkan dengan anak-anak lainnya yang tidak memakai jilbab.

"Perempuan Muslim memakai jilbab itu di mana-mana dalam masyarakat Denmark. Mereka dokter, psikolog, sopir bus, dan seniman. Mereka bagian dari Denmark," ujarnya.

Lamia merupakan ibu dua putri, berusia 16 dan delapan tahun. Putri pertamanya memakai jilbab, sementara putri keduanya memakai jilbab jika ingin memakainya.

"Anak-anak perempuan saya memakai jilbab dengan gembira dan bahagia. Jilbab itu masalah hati, dan seharusnya tidak dibawah ke dalam pembahasan politik," cetusnya.

"Itu melanggar hak-hak dasar anak-anak perempuan saya."