Merdeka.com - Sejumlah warga dari belasan desa di wilayah Kashmir mengatakan, pasukan India telah menggerebek rumah mereka dalam upaya intimidasi. Tidak sampai di situ, tentara India juga tega meracuni persediaan makanan, atau membunuh ternak warga.

Dalam lebih dari 50 wawancara oleh kantor berita Associated Press (AP), warga bersaksi para tentara India memukul dan menyetrum mereka. Penggerebekan rumah warga terjadi sejak pemerintah New Delhi menutup akses Kashmir, Agustus lalu.

Sejak operasi penggerebekan dilakukan setidaknya 3.000 orang telah ditangkap. Sebagian besar dari mereka adalah pria usia muda, menurut penjabat kepolisian dan catatan tinjauan AP.

Al Arabiya melaporkan, Rabu (11/9), ribuan warga lainnya ditahan di penjara kepolisian untuk diperiksa terkait kemungkinan keterlibatan mereka dalam aksi protes Kashmir. Sementara itu, sekitar 120 warga yang ditangkap dijerat Undang-undang Keamanan Publik. Dengan undang-undang tersebut, seseorang bisa ditahan hingga dua tahun tanpa melalui proses pengadilan.

Beberapa warga telah dibebaskan dengan keterangan wajib lapor untuk beberapa hari ke depan. Sedangkan yang lain hanya ditahan di siang hari dan diperbolehkan pulang pada malam hari. Namun, keesokan harinya orangtua mereka diminta membawa anaknya kembali ke kantor polisi.

Menanggapi tuduhan warga tentang serangan pasukan India, Juru Bicara Militer Kolonel Rajesh Kalia membantah. Kalia mengatakan, tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak benar. Menurutnya, tentara India menghargai hak asasi manusia.

Kashmir merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan India dan Pakistan. Sejak India dan Pakistan merdeka dari Inggris, akhir 1940-an, wilayah Kashmir sudah bergejolak. India dan Pakistan bahkan sudah tiga kali berperang demi memperebutkan Kashmir. Saat ini, sebagian wilayah Kashmir dikuasai India dan sebagian lainnya oleh Pakistan.

Sejak Perdana Menteri India Narendra Modi mencabut hak otonomi khusus Kashmir, wilayah itu terkunci. India melakukan penjagaan ketat dan penutupan akses komunikasi. Disusul penangkapan warga hingga tokoh politisi. Tak ayal, situasi tersebut mengundang simpati Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.

"Saya sangat prihatin tentang dampak dari tindakan baru-baru ini oleh pemerintah India pada hak asasi manusia Kashmir," kata Michelle Bachelet dalam pernyataan terbuka kepada Dewan HAM PBB di Jenewa, Senin (9/9) lalu.

Reporter Magang: Anindya Wahyu Paramita