Pemimpin Junta Myanmar Pastikan Pemilu Baru Akan Digelar Pada 2023

Senin, 2 Agustus 2021 10:05 Reporter : Hari Ariyanti
Pemimpin Junta Myanmar Pastikan Pemilu Baru Akan Digelar Pada 2023 Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing tiba di Indonesia. ©Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden

Merdeka.com - Pemimpin junta Myanmar menyampaikan pada Minggu, pemilu baru akan digelar dan darurat nasional akan dicabut pada Agustus 2023. Artinya, militer memperpanjang jadwal pemilu baru sejak menggulingkan Aung San Suu Kyi enam bulan lalu.

Negara itu telah berada di dalam kekacauan sejak militer mengkudeta pemimpin sipil pada 1 Februari lalu. Militer juga melakukan tindakan keras bagi para penentang kudeta dan menewaskan lebih dari 900 orang, menurut kelompok pemantau lokal.

Kebangkitan gelombang virus corona juga menambah kekacauan, di mana banyak rumah sakit tidak memiliki petugas medis karena mendukung gerakan pro demokrasi, dan Bank Dunia memperkirakan perekonomian Myanmar akan anjlok sampai 18 persen.

“Kita akan menuntaskan ketetapan darurat nasional sampai Agustus 2023,” kata pemimpin junta, Jenderal Min Aung Hlaing dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi.

“Saya berjanji menggelar pemilu multipartai tanpa gagal,” lanjutnya, dikutip dari Al Arabiya, Senin (2/8).

Pengumuman jenderal ini akan menempatkan Myanmar dalam cengkeraman militer selama hampir 2,5 tahun. Militer menjustifikasi kudeta dengan menuduh adanya kecurangan pemilu pada November 2020 yang dimenangkan secara telak oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi. Militer juga mengancam akan membubarkan partai tersebut.

Pekan lalu, militer membatalkan hasil pemungutan suara dan mengumumkan telah menemukan lebih dari 11 juta kasus kecurangan pemilih.

Pada Minggu, sekelompok kecil pengunjuk rasa turun ke jalan di seluruh Myanmar, enam bulan sejak kudeta. Pengunjuk rasa di kota Kale di wilayah utara membentangkan spanduk bertuliskan “kekuatan untuk revolusi”. Unjuk rasa juga berlangsung di ibu kota komersial Yangon.

Puluhan ribu PNS dan pekerja lainnya telah dipecat karena ikut dalam unjuk rasa atau mogok untuk mendukung kampanye pembangkangan publik nasional. [pan]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini