Pemimpin Hong Kong Sebut RUU Ekstradisi 'Mati'

Selasa, 9 Juli 2019 12:00 Reporter : Hari Ariyanti
Pemimpin Hong Kong Sebut RUU Ekstradisi 'Mati' carrie lam. ©CGTN America

Merdeka.com - Pemimpin Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam Cheng Yuet-ngor menyatakan janjinya bahwa RUU ekstradisi yang memicu protes massa telah 'mati', berubah dari sebelumnya yang dia sebut 'akan mati' pada 2020. Pernyataan ini disampaikan Carrie Lam pada Selasa (9/7) pagi.

Dilansir dari laman South China Morning Post, belum jelas apakah RUU ini secara efektif telah ditarik sebagaimana tuntutan para pengunjuk rasa. Bahkan saat Lam menyampaikan pernyataannya ini, Lam tidak membahas apakah pihaknya akan meningkatkan penyelidikan atas bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa.

Dia mengatakan, Dewan Pengaduan Polisi Independen akan meluncurkan penyelidikan, dan semua pihak yang terlibat dalam demonstrasi, termasuk pengunjuk rasa, polisi, media dan penonton, dapat memberikan informasi.

Lam, berbicara sebelum bertemu penasihatnya di Dewan Eksekutif, menegaskan pemerintah tidak pernah menyebut protes pada 12 Juni sebagai 'kerusuhan', di mana terjadi bentrokan keras antara polisi dan sebagian besar demonstran muda.

Dia menambahkan, apa yang dia dan kepala polisi sampaikan pada hari itu tidak akan memengaruhi upaya penuntutan Departemen Kehakiman.

"Saya bersedia terlibat dalam dialog terbuka dengan mahasiswa tanpa prasyarat," ujarnya.

Para pemimpin mahasiswa dari delapan universitas menolak permintaannya untuk pertemuan skala kecil dan tertutup pada hari Jumat, dan mengatakan mereka hanya akan berbicara dengan Lam jika dia menyetujui dua prasyarat mereka: temui mereka di pertemuan terbuka dan berjanji membebaskan pengunjuk rasa.

Para pengunjuk rasa telah mendesak pemerintah untuk menanggapi sejumlah tuntutan lain: mencabut sepenuhnya RUU, mencabut semua referensi yang menyebut protes pada 12 Juni sebagai sebuah kerusuhan; membentuk komisi penyelidikan untuk memeriksa penggunaan kekuatan oleh polisi; dan meluncurkan reformasi demokratis.

Lam mengakui kepercayaan publik pada pemerintah rapuh.

Pertemuan mingguan Exco adalah yang pertama di Kantor Kepala Eksekutif sejak 11 Juni. Pertemuan pekan lalu diadakan di Gedung Pemerintah setelah kantor pusat administrasi ditutup karena protes. Dua pertemuan Exco sebelumnya dibatalkan.

Undang-undang ekstradisi itu akan memungkinkan Hong Kong untuk memindahkan tersangka ke yurisdiksi yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengannya, termasuk China daratan. Hari ini menandai tepat satu bulan sejak protes massa pertama terhadap RUU itu dimana sekitar 1 juta orang turun ke jalan pada 9 Juni, diikuti sekitar 2 juta pada akhir pekan berikutnya.

Baca juga:false
Protes di Stasiun Kereta Hong Kong Berujung Bentrok dengan Polisi
Media China Sebut Negara Barat Campur Tangan dalam Kerusuhan Hong Kong
Begini Kondisi Gedung Parlemen Hong Kong Usai Diserbu Pendemo
Unjuk Rasa Rusuh, Demonstran Hong Kong Menerobos Masuk Gedung Parlemen
Donald Trump Sebut Pengunjuk Rasa di Hong Kong Hanya Ingin Demokrasi
Aksi Demonstran Duduki Gedung Parlemen Hong Kong [pan]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Protes Hong Kong
  3. Hong Kong
  4. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini