Pelapor PBB dari RI mundur karena dilarang Israel pantau Palestina

Selasa, 5 Januari 2016 16:38 Reporter : Ardyan Mohamad
Pelapor PBB dari RI mundur karena dilarang Israel pantau Palestina Diplomat RI untuk PBB Makarim Wibisono. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Manusia di wilayah Palestina, Makarim Wibisono, mengundurkan diri. Dia mengaku tak bisa efektif bekerja menjalankan mandat, lantaran Israel menolak memberinya akses masuk ke wilayah Palestina, khususnya Jalur Gaza.

Pengunduran diri diplomat asal Indonesia itu disampaikan kepada Presiden Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin (4/1) lalu. Makarim efektif tak lagi menjabat per 31 Maret mendatang.

Makarim meletakkan jabatannya karena Israel terus menutup-nutupi akses ke Gaza. Jika seperti ini terus, dia menilai pekerjaanya mubazir.

"Sayang sekali, upaya saya meningkatkan taraf hidup rakyat Palestina yang menjadi korban pelanggaran HAM dalam pendudukan Israel telah digagalkan dengan segala cara," kata Makarim dalam pernyataan resmi yang dilansir situs un.org.

Persoalan akses ini sudah dikeluhkan Makarim sejak memperoleh mandat sebagai pelapor HAM pada 2 Juni 2014. Makarim merasa negara-negara pro-Israel di PBB tidak mendukungnya. Duta Besar Israel untuk Dewan HAM PBB Eviatar Manor secara terbuka menuding Makarim berat sebelah pada Palestina.

Alhasil, Israel berkukuh menolak mengizinkan utusan PBB masuk ke wilayah pendudukan Palestina. Apa yang dilakukan Makarim selama dua tahun terakhir sekadar mengulang tindakan para pelapor PBB sebelumnya.

"Mereka mewawancarai orang-orang barusan keluar dari Gaza atau Tepi Barat, menanyakan keadaan-keadaan berkaitan dengan kemanusiaan. Itu karena mereka tidak diberi akses sehingga dianggap tidak mencerminkan keadaan sebenarnya," kata Makarim kala itu kepada merdeka.com.

Walaupun kini resmi mundur, Makarim tetap akan menyerahkan laporan mengenai temuan pelanggaran HAM di Palestina. Dia mengatakan satu-satunya alasannya gagal adalah ketiadaan niat baik dari Israel untuk mengungkap situasi di wilayah pendudukan.

"Saya menerima mandat ini dengan kesadaran Israel akan memberi saya akses, karena saya bekerja secara imparsial dan obyektif. Namun tidak ada jawaban dari Israel sejak saya menjabat sampai akhir 2015," urai Makarim.

Makarim adalah orang Indonesia pertama memimpin Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, yang kemudian menjadi pelapor khusus bidang HAM untuk Palestina. Sebelum berkarir di PBB, diplomat senior kelahiran 1947 ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di Kementerian Luar Negeri RI. [ard]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini