Pelajaran yang Bisa Dipetik dari Ambruknya Ekonomi Sri Lanka

Merdeka.com - Seorang sopir bajaj di ibu kota Sri Lanka, Colombo mengantre BBM selama empat hari. Selama itu, WD Shelton (67) dia tidak tidur dan makan hanya seadanya.

Sejak BBM langka di negara itu, dia tidak bisa mengoperasikan bajajnya. Dia tidak punya pendapatan, sementara dia harus menafkahi keluarganya.

"Kami tidak bisa mencari uang, kami tidak bisa memberi makan keluarga kami," kata Shelton dikutip dari laman The Straits Times.

Krisis ekonomi terburuk dalam tujuh dasawarsa menghantam Sri Lanka. BBM langka. Sekolah-sekolah ditututup. Para pegawai diminta bekerja dari rumah.

Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe mengatakan ekonomi negara yang dipenuhi utang itu telah "runtuh" karena kehabisan uang untuk membayar makanan dan bahan bakar.

Sri Lanka sedang mencari bantuan dari negara tetangga India dan China dan dari Dana Moneter Internasional (IMF).

PM Wickremesinghe juga menyebut perekonomian Sri Lanka sedang menuju "titik terendah", seperti dikutip dari laman ABC, Senin (27/6).

Seberapa parah krisis ini?

Pemerintah berutang USD 51 miliar dan gagal membayar bunga pinjaman.

Pariwisata, bagian penting dari pertumbuhan ekonomi, tersendat karena pandemi dan faktor ekonomi setelah serangan bom pada 2019.

Nilai mata uang anjlok sampai 80 persen, membuat impor lebih mahal dan memperburuk inflasi yang sudah tidak terkendali. Menurut data resmi, harga makanan melambung sampai 57 persen.

Hasilnya, negara meluncur menuju kebangkrutan, dengan hampir tidak ada uang untuk mengimpor bahan bakar, susu, gas elpiji, dan lainnya.

Korupsi politik salah satu pemicu masalah besar ini. Korupsi politik tidak hanya membuat kekayaan negara dihambu-hamburkan, tetapi juga mempersulit penyelamatan keuangan negara ini.

Ekonom dari Pusat Pembangunan Global di Washington, Anit Mukherjee mengatakan bantuan apa pun dari IMF atau Bank Dunia harus disertai dengan persyaratan yang ketat untuk memastikan bantuan tersebut tidak salah kelola.

Dia menekankan, Sri Lanka berada di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, jadi membiarkan negara dengan signifikansi strategis seperti itu runtuh bukanlah pilihan.

Korupsi dan salah kelola

Para ekonom mengatakan krisis ini disebabkan faktor domestik seperti korupsi dan salah kelola selama bertahun-tahun. Sebagian besar kemarahan publik diarahkan pada Presiden Gotabaya Rajapaksa dan kakaknya, mantan Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa. Mahinda mengundurkan diri setelah unjuk rasa anti pemerintah berujung kerusuhan.

Kondisi semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019, terjadi serangan teror bom yang menewaskan lebih dari 260 orang. Ini berdampak pada sektor pariwisata yang menjadi salah satu sumber devisa, disusul kemudian pandemi Covid-19 yang semakin memperparah keadaan.

Pemerintah perlu meningkatkan pendapatannya karena utang luar negeri untuk proyek infrastruktur besar melonjak, tetapi pemerintah malah mendorong pemotongan pajak terbesar dalam sejarah Sri Lanka.

Kreditur menurunkan peringkat Sri Lanka, melarangnya meminjam lebih banyak uang karena cadangan devisanya merosot.

Pada April 2021, Mahinda Rajapaksa tiba-tiba melarang impor pupuk kimia. Harga bahan pangan pun melonjak.

Untuk menghemat devisa, impor barang-barang yang dianggap mewah dilarang.

Sementara itu, perang Ukraina menyebabkan harga bahan pangan dan minyak semakin mahal. Inflasi mendekati 40 persen dan harga pangan naik hampir 60 persen pada Mei.

Untuk mengatasi kondisi ini, Sri Lanka sedang mengajukan pinjaman ke IMF.

"Sri Lanka menaruh harapan terakhir pada IMF," bunyi headline harian Colombo Times.

Pemerintah Sri Lanka juga mencari bantuan dari China. Amerika Serikat, Jepang, dan Australia menggelontorkan ratusan juta dolar untuk dukungan ekstra.