Pejabat di Sekeliling Donald Trump Sembunyikan Informasi Akurat Soal Covid-19
Merdeka.com - Pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut mencegah para pejabat kesehatan memberikan informasi akurat terkait Covid-19. Ini dilakukan untuk mendukung pandangan Trump yang meremehkan wabah Covid yang melanda AS. Demikian diungkapkan laporan kongres yang dirilis pada Senin.
Pegawai senior di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) mengungkapkan kepada para penyelidik, para pejabat di sekeliling Trump merisak para staf dan berusaha menulis ulang laporan mereka agar sesuai dengan arahan Trump yang meremehkan krisis kesehatan masyarakat tersebut.
"Para pejabat mengambil langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, memasukkan orang politik ke dalam proses publikasi dan membantah laporan ilmiah CDC, termasuk menyusun opini dan pesan publik lainnya yang dirancang berlawanan dengan temuan CDC," jelas laporan tersebut, dikutip dari Al Arabiya, Kamis (20/10).
Para penyelidik mewawancarai belasan mantan pejabat maupun pejabat CDC saat ini, juga pejabat pemerintah senior untuk dokumen 91 halaman tersebut yang dirilis subkomite terpilih DPR untuk krisis virus corona.
Panel ini menjelaskan bagaimana pejabat yang ditunjuk Trump di Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat (HHS) berusaha mengambil alih jurnal ilmiah mingguan CDC, Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), mengedit maupun melarang artikel yang mereka yakini bisa merugikan Trump.
Orang-orang Trump ini juga berusaha mengganti konten, membantah, dan menunda penerbitan 18 jurnal MMWR dan peringatan kesehatan, namun hanya berhasil sedikitnya lima kali.
Laporan tersebut juga mengutip pejabat komunikasi CDC yang mengeluhkan orang dekat Trump di HHS kerap merisak para pegawai CDC yang membuat mereka merasa terancam.
Bahkan Wakil Direktur Penyakit Menular CDC, Jay Butler, pernah dilarang menyampaikan keterangan pers setelah pernyataannya dianggap terlalu mengkhawatirkan.
"Penyelidikan Subkomite Terpilih menunjukkan pemerintahan sebelumnya terlibat dalam kampanye yang belum pernah terjadi sebelumnya terkait keterlibatan politik dalam tanggap darurat pandemi pemerintah federal, yang mengacaukan kesehatan masyarakat demi menguntungkan tujuan politik mantan presiden," jelas ketua panel, Jim Clyburn dalam pernyataannya.
"Sebagaimana ditunjukkan laporan hari ini, Presiden Trump dan orang-orang terdekatnya berulang kali menyerang ilmuwan CDC, berkompromi dengan pedoman badan kesehatan masyarakat dan menekan laporan ilmiah sebagai upaya meremehkan keseriusan virus corona."
Laporan sebelumnya menyebut pemerintahan Trump melarang pejabat kesehatan berbicara di depan umum terkait pandemi. Trump juga disebut menekan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) agar mengeluarkan izin penggunaan hydroxychloroquine, obat anti-malaria yang dianjurkan Trump untuk mengobati Covid walaupun tidak terbukti manjur.
Partai Republik membantah laporan terbaru ini, menyebutnya partisan. Partai ini juga berjanji melakukan penyelidikan sendiri jika mereka menang di DPR atau Senat pada pemilu paruh waktu pada pertengahan November mendatang.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaSejarah 2 Maret: Kasus Pertama Virus Covid-19 di Indonesia
Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan
Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaKonvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial mulai Diadopsi pada 21 Desember 1965
Konvensi ini lahir sebagai tanggapan terhadap tantangan yang dihadapi oleh banyak negara yang berjuang untuk melawan diskriminasi rasial.
Baca SelengkapnyaKoalisi Masyarakat Sipil Beri Somasi Kedua Kepada Jokowi Agar Minta Maaf Karena Kecurangan Pemilu
Somasi pertama dikirim oleh Koalisi Masyarakat Sipil pada tanggal 9 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat
Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat
Baca SelengkapnyaAnies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19
Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca Selengkapnya