PBB bantah terima laporan HAM dari Organisasi Papua Merdeka
Merdeka.com - Klaim sepihak Kelompok Anti Pembangunan Papua (Organisasi Papua Merdeka) terkait pertemuan mereka dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki moon dibantah keras oleh Jubir Sekjen PBB Stephane Dujjaric Menurut dia, Sekjen PBB Ban Ki moon tidak pernah menerima apa pun terkait pelaporan HAM Papua dari mereka.
"Sekjen PBB tidak pernah menerima dokumen apapun terkait laporan HAM Papua," demikian tegas Mr. Stephane Dujarric, Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, dalam press briefing harian pada Rabu, (1/5) di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat.
Sumber siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima merdeka.com hari ini menyatakan bantahan jubir sekjen PBB adalah untuk mengklarifikasi informasi sepihak yang disebarluaskan kelompok anti pembangunan Papua di berbagai media dan media sosial yang mengklaim bahwa Sekjen PBB, Ban Ki-moon telah melakukan pertemuan dengan perwakilan OPM dan menerima dokumen laporan pelanggaran HAM di Papua pada kesempatan World Humanitarian Summit di Istanbul, Turki, 23-24 Mei 2016.
Dujarric menegaskan bahwa Sekjen PBB tidak pernah melakukan pertemuan atau mengagendakan pertemuan dengan perwakilan Papua Barat seperti yang disebutkan OPM.
Pemerintah Indonesia sendiri memandang foto tersebut adalah kesempatan berfoto bersama Sekjen PBB yang disalah tafsirkan untuk kebohongan publik.
"Pemerintah Indonesia memandang informasi tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk kebohongan kelompok anti pembangunan Papua kepada publik. Sangat disayangkan bahwa kesempatan berfoto bersama Sekjen PBB, yang dilakukan secara singkat dan tidak terjadwal di sela-sela penyelenggaraan suatu pertemuan tingkat tinggi dunia, telah diklaim sekelompok organisasi sebagai ajang penyerahan resmi laporan mengenai situasi HAM di Papua," tulis siaran pers Kemlu RI.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cerita Prabowo Subianto saat masih menjadi Danjen Kopassus dan memimpin operasi penting di Papua.
Baca SelengkapnyaKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penggantian nama KKB menjadi OPM itu berdasarkan Surat Telegram (ST) Nomor : STR/41/2024.
Baca SelengkapnyaPlt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menggelar konsolidasi bersama kader dan Caleg di Nabire Papua.
Baca SelengkapnyaTim Indonesia Maju adalah Paskibraka pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka
Baca SelengkapnyaAHY menyerahkan kepada Prabowo apabila ada partai politik yang ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaMenurutnya dugaan sementara, peristiwa penembakan itu berkaitan dengan Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnya"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca Selengkapnya