Merdeka.com - Ketua parlemen Israel telah menentukan jadwal pemungutan suara untuk persetujuan pemerintahan baru yang akan mengakhiri kekuasaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang sudah menjabat selama 12 tahun. Netanyahu sudah menjadi perdana menteri terlama bagi Israel.

Ketua parlemen Yariv Levin, bekas sekutu Netanyahu, mengumumkan waktu pemungutan suara kemarin, sehari setelah mengakui koalisi sudah terbentuk.

Koalisi yang rapuh ini terdiri dari delapan partai dari berbagai spektrum politik di Israel. Mereka hanya unggul tipis dari 120 kursi Knesset, parlemen Israel. Namun kubu oposisi akhirnya bisa berkoalisi meski para pendukung Netanyahu memberi ancaman pembunuhan dan berunjuk rasa di rumah-rumah anggota oposisi.

Dilansir dari laman the Associated Press, Netanyahu menuding sekutu aliran kanannya berkhianat karena pindah haluan bekerja sama dengan kubu kiri dan partai Arab.

Naftali Bennet, seorang ultranasionalis yang juga bekas sekutu Netanyahu, akan menjadi perdana menteri untuk masa waktu dua tahun, diikuti kubu tengah Yair Lapid, sosok yang menjadi penggerak koalisi.

"Pemerintahan bersatu sedang dalam proses dan siap bekerja atas nama seluruh rakyat Israel," uajr Lapid.

Israel menggelar empat kali pemilu dalam waktu kurang dari dua tahun, yang terbaru berlangsung Maret lalu.

Dalam setiap pemilu rakyat Israel terpecah untuk isu apakah Netanyahu layak tetap menjabat meski dia tengah dijerat kasus korupsi yang pengadilannya masih berlangsung. Pemerintahan darurat dibentuk tahun lalu untuk menangani pandemi Covid-19 dan gagal membentuk pemerintahan baru. Netanyahu juga gagal membentuk pemerintah setelah pemilu Maret lalu sebelum mandat diberikan kepada Lapid.

Situasi transisi politik ini berlangsung di tengah ketegangan antara demonstran Palestina dan aparat keamanan Israel di Yerusalem hingga memicu perang sebelas hari di Gaza.