Merdeka.com - Juru bicara pemerintah Myanmar, Ye Htut, mengatakan Myanmar telah melarang majalah TIME edisi Juli mendatang lantaran dianggap kontroversial sebab pada bagian sampulnya menceritakan tentang kekerasan antara umat Buddha dan warga muslim di Myanmar. Hal ini tidak lain untuk mencegah konflik lanjutan.

Surat kabar The Sydney Morning Herald melaporkan, Rabu (26/6), larangan itu, yang pada bagian sampulnya memasang foto seorang biksu terkemuka yang dituduh memicu pergerakan anti-muslim dengan judul 'Wajah terorisme Buddha', datang meskipun aturan sensor di bangsa yang sedang melakukan reformasi dari rezim militer dan kontrol media yang ketat masih belum terasa.

Htut mengunggah berita tentang larangan itu di laman akun Facebook miliknya. Hal ini bertujuan untuk menunjukan keputusan sebuah komite yang tengah menyelidiki kekerasan agama yang mengguncang negara yang sedang mengalami reformasi demokrasi itu.

"Artikel berjudul 'Wajah terorisme Buddha' di majalah TIME edisi 1 Juli dilarang diproduksi, dijual atau didistribusikan dalam salinan asli atau foto kopi untuk mencegah konflik antar ras dan agama,"kata Htut.

Tidak jelas bagaimana sampul depan dan artikel itu nantinya akan disensor baik di media cetak atau di Internet. Di bawah pemerintahan junta militer, segala artikel yang dianggap dapat menyebabkan penghasutan atau perbedaan pendapat sering dilarang di surat kabar dan majalah atau segala bentuk tulisan apapun.

Para pengguna media sosial di Myanmar telah menyuarakan kekecewaan mereka terkait sampul majalah TIME yang menunjukkan foto biksu Wirathu, yang kerap mengeluarkan komentar anti-muslim, menyusul gelombang kekerasan antar agama.

Kantor kepresidenan Myanmar tiga hari lalu mengatakan artikel itu bisa menciptakan kesalahpahaman tentang Buddha dan melemahkan upaya untuk mengurangi ketegangan, setelah dua serangan kekerasan terakhir yang menimbulkan banyak korban tewas, terutama dari warga muslim, serta ribuan orang lainnnya harus terusir dari rumah mereka.

Para saksi kekerasan yang berkecamuk pada Maret lalu di pusat Myanmar mengatakan orang-orang yang mengenakan jubah biksu terlibat dalam kerusuhan.

Para biksu radikal Myanmar juga telah menyebarkan kampanye untuk menghindari toko-toko yang dimiliki oleh kaum muslim. Sementara Wirathu juga telah menyerukan agar adanya undang-undang untuk membatasi perkawinan antara perempuan Buddha dengan laki-laki dari agama lain.