Merdeka.com - Kelompok Muslim Amerika berencana memboikot perayaan Idulfitri virtual Gedung Putih yang dijadwalkan pada Minggu malam menyusul respons Presiden Joe Biden atas eskalasi kekerasan Israel di Palestina.

Gedung Putih menjadwalkan perayaan Idulfitri virtual pada Minggu. Tapi Biden menerima kecaman signifikan dari kelompok Muslim, aktivis pro Palestina, dan politikus progresif Demokrat atas responsnya terhadap situasi terbaru di Palestina.

Pada Rabu, Biden menyampaikan Israel “berhak membela diri”, seraya mengecam Hamas.

“CAIR (Dewan Hubungan Amerika-Islam) bergabung bersama organisasi Muslim Amerika lainnya membatalkan rencana kami ambil bagian dalam perayaan Idulfitri Presiden Biden. Kami tidak bisa merayakan Idulfitri dengan hati yang berbahagia bersama pemerintahan Biden sementara mereka benar-benar membantu, bersekongkol, dan membenarkan pemerintah apartheid Israel tanpa pandang bulu mengebom laki-laki, perempuan, dan anak-anak tidak berdosa di Gaza. Presiden Biden memiliki kekuatan politik dan otoritas moral untuk menghentikan ketidakadilan ini,” jelas Direktur Eksekutif Nasional CAIR, Nihad Awad, dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui surel kepada Newsweek pada Sabtu, dikutip Minggu (16/5).

Awad menyatakan CAIR dan komunitas Muslim Amerika yang lebih luas “sangat kecewa dan sangat terganggu” dengan respons Biden atas kekerasan Israel.

“Jika Gedung Putih terus menempuh jalan yang secara moral tidak beralasan ini ketika semakin banyak anak Palestina yang meninggal, Gedung Putih berisiko menyebabkan rusaknya hubungan Presiden Biden dengan Muslim Amerika dan semua orang yang membela hak sipil dan hak asasi manusia,” tegas Awad.

Sebelumnya pada 7 Mei, CAIR menerbitkan rilis mendesak Muslim Amerika berpartisipasi dalam acara perayaan Idulfitri virtual tersebut.

American Muslims for Palestine (AMP) juga mengumumkan pihaknya memboikot perayaan Idulfitri Gedung Putih, meluncurkan sebuah petisi agar masyarakat juga memboikot agenda tersebut.

“Pernyataan terbaru yang dibuat Presiden Biden secara pribadi, oleh juru bicara Gedung Putih Jen Psaki, dan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, terkait penindasan rakyat Palestina adalah keterlaluan dan jahat. Pernyataan-pernyataan tersebut tidak hanya benar-benar mengabaikan kejahatan Israel di Al-Aqsa dan terhadap Muslim yang beribadah di dalamnya, pengusiran di lingkungan Sheikh Jarrah Yerusalem, dan pengepungan yang sedang berlangsung di Gaza yang telah menewaskan ratusan nyawa, tetapi juga memiliki keberanian untuk menyalahkan para korban; rakyat Palestina,” jelas AMP dalam petisi tersebut.

Newsweek mencoba menghubungi pihak Gedung Putih untuk dimintai komentar terkait hal ini, tapi tidak ada tanggapan.

“Israel memiliki hak untuk membela diri ketika ada ribuan roket terbang ke wilayah Anda,” kata Biden di Gedung Putih pada Rabu.

Pada Selasa, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan berbicara dengan Penasihat Keamanan Nasional Israel, Meir Ben Shabbat dan menyampaikan dukungan Biden untuk keamanan Israel dan haknya untuk membela diri dan rakyatnya.