Mulai tak dipercaya, Partai Republik wacanakan pemakzulan Trump

Jumat, 19 Mei 2017 16:04 Reporter : Marcheilla Ariesta Putri Hanggoro
Donald Trump. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Wacana pemakzulan Donald Trump semakin meluas, bahkan kini mulai muncul di tubuh partainya sendiri, Partai Republik. Keraguan mereka timbul usai laporan yang menyebut Trump meminta bekas Direktur Biro Investigasi Federal (FBI) menghentikan penyelidikan hubungan mantan penasihat keamanan presiden dengan Rusia.

Menurut anggota Kongres dari Partai Republik, Justin Amash, pemakzulan ini layak dilakukan jika laporan tersebut terbukti. Anggota partai Republik Carlos Curbelo, juga mengatakan hal yang sama dengan rekannya.

Mereka berdua membandingkan hal ini dengan upaya menghalangi proses hukum berujung pada pemakzulan Presiden Bill Clinton dan Richard Nixon.

"Tindakan menghalangi proses hukum dalam kasus Nixon dan Clinton di akhir 1990-an dianggap sebagai pelanggaran yang layak pemakzulan," tutur Curbelo, dilansir dari The Independent, Jumat (19/5).

Kedua anggota partai ini memang diketahui kerap mengkritik, baik tindakan maupun kebijakan, Trump sejak menjabat di Gedung Putih. Keduanya bahkan tidak memilih pengusaha itu pada pemilu November lalu.

Dari keduanya juga diketahui para politikus Partai Republik mulai mempertimbangkan pemakzulan Trump. Hal ini dianggap menunjukkan besarnya pengaruh skandal yang menimpa ayah Ivanka Trump tersebut.

Sebenarnya, wacana ini telah muncul sejak beberapa waktu lalu, tetapi Al Green, yang adalah perwakilan Partai Demokrat dari Texas, jadi orang pertama secara resmi mengajukan tuntutan pemakzulan Trump pada Kongres.

"Ini soal posisi, kepercayaan dan sikap saya. Saya tidak akan tinggal diam. Presiden harus dimakzulkan," tutur Green.

Semua berawal dari permintaan Trump kepada mantan Direktur FBI, James B. Comey, Jr., untuk menghentikan penyelidikan dugaan persekongkolan penasihat keamanan nasionalnya, Michael T. Flynn, dengan Rusia. Hal itu dibuktikan dengan sebuah catatan ditulis Comey selepas mengikuti rapat di Ruang Oval, Gedung Putih, Washington D.C., Februari lalu.

Pesan dalam memo itu menjadi bukti Trump berusaha menggunakan kekuasaannya buat menekan Departemen Kehakiman dan penyelidikan FBI. Yaitu mengusut dugaan kolusi antara anak buah Trump dengan Rusia. [ary]

Topik berita Terkait:
  1. Donald Trump
  2. Amerika Serikat
  3. Jakarta
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.