Merdeka.com - Otoritas militer Myanmar mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap media asing yang menyebut mereka sebagai “junta” dan menyebut perebutan kekuasaan yang mereka lakukan pada Februari sebagai “kudeta”.

Banyak media asing, termasuk Reuters, menggunakan istilah “junta” untuk menggambarkan Dewan Pemerintahan Negara yang dipimpin tentara dan “kudeta” untuk menggambarkan penggulingan kekuasaan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi terpilih.

Kementerian Informasi yang dikendalikan militer menerbitkan peringatan tersebut di koran mereka, Global New Light of Myanmar.

“Beberapa kantor berita asing diperingatkan tidak menggunakan dewan militer/junta militer/junta untuk pemerintah di waktu yang akan datang dan tidak mengutip dan membesar-besarkan berita palsu,” jelas pernyataan tersebut, dilansir laman Asia One, Kamis (1/7).

“Tindakan akan diambil terhadap mereka berdasarkan UU yang ada jika mereka menerapkan penggunaan yang salah, mengutip dan membesar-besarkan berita palsu dan menyebarkan informasi palsu.”

Baik direktur di Kementerian Informasi maupun juru bicara dewan penguasa menjawab telepon Reuters yang akan meminta komentar lebih jauh.

Pemerintah militer secara konsisten mengatakan pihaknya menggulingkan kekuasaan berdasarkan konstitusi, menuduh kecurangan dalam pemilu yang dimenangkan secara telak oleh Partai Liga Nasional untuk Demkrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Tuduhan ini dibantah KPU dan pemantau internasional.

Negara-negara Barat mengecam penggulingan kekuasaan dan menyebutnya kudeta serta menerapkan sanksi terbatas pada penguasa militer.

Junta juga dikritik kelompok kebebasan pers karena menangkap sejumlah jurnalis, mencabut izin beberapa organisasi media independen dan membatasi akses internet.

Petinggi militer, Min Aung Hlaing menggambarkan media sebagai faktor penting kebebasan berekspresi dan demokrasi, sembari juga menyerukan media lokal mencegah infiltrasi ideologi asing.

Beberapa jurnalis juga masuk dalam daftar tahanan yang dibebaskan pada Rabu.