Merdeka.com - Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper kemarin mengatakan kepada wartawan di Pentagon, dia tidak mendukung rencana mengaktifkan Undang-undang Pemberontakan, aturan yang dibuat sejak 1807 yang mengizinkan Presiden Donald Trump mengerahkan tentara aktif untuk menangani kerusuhan sipil di seluruh negeri akibat demo kerusuhan atas kematian pria kulit hitam, George Floyd oleh polisi kulit putih.

"Saya katakan ini tidak hanya sebagai menteri pertahanan, tapi juga sebagai mantan tentara dan bekas personel Garda Nasional, pilihan untuk mengerahkan tentara untuk menegakkan hukum harus dilakukan jika keadaan sudah sangat terpaksa dan darurat. Saat ini kita tidak dalam situasi itu," kata Esper, seperti dilansir laman CNBC, Kamis (4/6).

"Saya tidak mendukung pemberlakuan Undang-undang Pemberontakan," kata dia.

NBC News sebelumnya mengutip dua pejabat Gedung Putih yang melaporkan Presiden Trump mendukung gagasan pemberlakuan undang-undang itu di tengah kerusuhan demonstran kematian George Floyd.

"Itu hanya pilihan dan akan tetap hanya menjadi pilihan," kata seorang pejabat kepada NBC. Dia menuturkan kondisi saat ini sudah berangsur membaik karena pengerahan Garda Nasional dan tekanan Trump terhadap para kepala daerah.

Tapi menurut laporan Bloomberg, pernyataan Esper itu membuat marah Trump dan para pejabat Gedung Putih.

Menurut Bloomberg yang mengutip pejabat Gedung Putih, perkataan Esper itu sudah kelewat batas tapi dia tidak berharap menteri pertahanan dipecat.

Di Gedung Putih, juru bicara Kayleigh McEnany mengatakan kepada wartawan dia tidak mengetahui pembahasan soal rencana memberlakukan Undang-undang Pemberontakan yang ditolak Esper.

"Saya tidak mengikuti pembahasan pribadi yang terjadi di Gedung Putih," kata dia. Namun menurut dia, Trump akan melakukan itu jika dia memang mau melakukannya.

Sekitar 1.600 tentara dikerahkan dari Fort Bragg dan Fort Drum, New York, ke kawasan Distrik Columbia, Washington beberapa hari ini. Mereka yang diterjunkan ke lapangan itu tugasnya tidak sesuai dengan apa yang mereka pelajari dalam latihan militer dan juga peralatan yang dipakai. Misalnya pasukan Divisi 82nd Airborne yang disebut sebagai Unit Reaksi Cepat. Pasukan itu dan sejumlah pasukan lain saat ini dalam keadaan siaga untuk dikerahkan, tapi mereka adalah tentara infantri di medan perang dan dilatih untuk membunuh musuh di medan tempur, bukan polisi buat mengatasi massa di jalanan.