Merdeka.com - Keluarga Kerajaan Inggris secara konstitusional diwajibkan menghindari isu-isu politik, tapi Raja Charles III, penguasa baru Inggris itu dikenal karena memiliki kedekatan dengan negara-negara Teluk.

Charles juga kerap mengungkapkan simpatinya pada rakyat Palestina yang hidup di bawah penjajahan Israel.

Charles dikukuhkan menjadi Raja Inggris pada Sabtu (10/9) setelah ibunya, Ratu Elizabeth II, meninggal pada Kamis.

Bagaimana sebenarnya pandangan Raja Charles III soal konflik di Timur Tengah?

Dalam lawatan resmi pertamanya ke Tepi Barat yang diduduki pada Januari 2020, Charles mengungkapkan kesedihannya menyaksikan penderitaan dan kesulitan rakyat Palestina di bawah penjajahan Israel.

"Harapan tulus saya bahwa masa depan akan membawa kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Palestina, memungkinkan Anda untuk maju dan sejahtera," jelas Charles dalam pidatonya di Betlehen kala itu, dikutip dari Al Jazeera, Senin (12/9).

Charles juga gencar mempromosikan ekspor senjata Inggris ke Timur Tengah. Menurut sebuah laporan, Charles memiliki peran penting dalam ekspor senjata Inggris senilai 14,5 miliar pounsterling ke Timur Tengah.

Sejak pemberontakan Arab Spring 2011, Charles menggelar 95 pertemuan dengan delapan negara Timur Tengah yang kekuasaan mereka terancam unjuk rasa massal kala itu.

Akrab dengan negara Teluk

Koneksi penting Charles III dengan negara-negara Teluk diperkuat dengan hubungan yang berlangsung puluhan tahun antara keluarga kerajaan Inggris dan keluarga penguasa di negara-negara Teluk.

Tapi dia justru memicu kontroversi ketika menerima uang sumbangan dari Timur Tengah.

Tahun ini, terungkap Charles menerima 3 juta Euro uang tuna dari mantan perdana menteri Qatar, Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al-Thani antara 2011-2015. Kantor Charles mengatakan uang itu untuk salah satu yayasan amal yang dikelola Charles.

Menentang perang Irak

Dalam salah satu buku yang ditulis Robert Jobson, terungkap pandangan Charles III terkait perang Irak 2003.

Jobson menulis Charles menentang invasi Irak yang dipimpin AS itu. Dia juga kecewa dengan sikap Tony Blair, Perdana Menteri Inggris saat itu, yang mendukung perang.

"Dia mengatakan kepada tokoh-tokoh politik dan orang-orang di lingkaran kepercayaannya bahwa dia menganggap pemerintahan (Presiden George) Bush 'mengerikan' dan mengecam apa yang dia yakini sebagai kurangnya kecerdasan Blair," tulis Jobson.

"Dia percaya Blair telah berperilaku seperti 'pudel' Bush dan berkata begitu."