Media Pemerintah China Tuding Aksi Protes Hong Kong Rusak Tatanan Hukum
Merdeka.com - Media pemerintah China menurunkan tajuk rencana yang menyebut aksi protes penolakan RUU Ekstradisi di Hong Kong mempermalukan pusat finansial Asia Timur itu. Aksi protes yang berujung pada bentrok itu juga disebut merusak tatanan hukum setempat.
Demikian penggalan tajuk rencana tersebut, sebagaimana dilansir dari The Straits Times, Kamis (13/6). Sementara itu, polisi anti huru hara Hong Kong dan pengunjuk rasa bersiap untuk kemungkinan bentrokan lebih lanjut pada Kamis.
Para pengunjuk rasa tetap bertahan menolak aturan ekstradisi baru, yang memungkinkan orang yang terlibat kasus dikirim ke China daratan untuk diadili. Polisi menembakkan peluru karet, gas air mata, dan semprotan merica dalam serangkaian bentrokan untuk membubarkan para demonstran di sekitar kantor legislatif Hong Kong.
Menurut beberapa pengamat, insiden tersebut adalah salah satu kekerasan terburuk di Hong Kong sejak Inggris mengembalikannya ke kekuasaan China pada 1997 silam. Otoritas Rumah Sakit Hong Kong mengatakan, 72 orang telah dirawat pada pukul 22.00 malam waktu setempat pada Rabu.
Surat kabar berbahasa Inggris milik pemerintah Tiongkok, China Daily, mengatakan RUU ekstradisi itu sejalan dengan konvensi internasional.
"Tetapi kubu oposisi dan 'tuan-tuan asingnya' tampaknya menentang untuk tujuan mereka sendiri dengan mengorbankan aturan hukum kota, keamanan publik dan keadilan," tulis surat kabar itu dalam tajuk rencananya.
"Adalah pelanggaran hukum yang akan melukai Hong Kong, bukan tentang amandemen yang diusulkan," lanjutnya.
Pendapat senada juga disampaikan tabloid pemerintah China, The Global Times, yang menyalahkan kekuatan oposisi radikal dan menuding ada pasukan Barat di belakang aksi tersebut, karena menghasut dan mempolitisasi amandemen.
"Bermain dengan politik jalanan yang tidak terkendali berisiko mendorong Hong Kong pada kemunduran dan ketidakstabilan. Ini bukan arah yang bijaksana untuk Hong Kong," tulisnya.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam mengatakan tak akan membatalkan RUU Ekstradisi yang kontroversial, meskipun ada protes massal yang dihadiri ratusan ribu orang. Ia menilai, RUU justru memberikan manfaat bagi wilayah eks-koloni Inggris tersebut.
Reporter: Happy Ferdian Syah UtomoSumber: Liputan6
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional
Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca SelengkapnyaReaksi KPU Usai Temuan Pembagian Surat Suara Lebih Awal di Taiwan
Idham berharap pengiriman surat suara dapat berjalan dengan lancar.
Baca SelengkapnyaDorong RUU Masyarakat Hukum Adat Disahkan, Gibran: Kita Tak Ingin Tanah Adat Dirampas Pengusaha Besar
. Keberadaan UU itu nantinya akan memberikan ketegasan pada tanah atau hutan adat tersebut agar tak berpindah tangan ke pihak-pihak yang pada akhirnya merugikan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaSuara Penghayat Kepercayaan dalam Pusaran Politik Indonesia
Mereka adalah kelompok rentan yang sering dimanfaatkan untuk mendulang suara. Ragam perjuangan mereka lakukan guna mendapatkan hak-haknya.
Baca SelengkapnyaSukseskan Pemilu 2024, Polres Rohul Pastikan Hak Pilih Tahanan Terpenuhi
Tahanan belum memiliki KTP akan dilakukan perekaman yang bekerja sama dengan Dukcapil.
Baca SelengkapnyaBawaslu Cek Aturan Terkait Caleg NasDem Ratu Ngadu Bonu Wulla Mundur
Bawaslu meyakini terdapat aturan mengenai pengganti caleg tersebut bila ditetapkan terpilih sebagai anggota DPR RI.
Baca SelengkapnyaLuhut Akhirnya Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Pajak Sepeda Motor
Strategi pemerintah menekan polusi dengan menaikkan pajak, hingga menerapkan area ganjil genap, termasuk untuk kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaChina Pelan-pelan Buat AS Khawatir dengan Persaingan Luar Angkasa, Ini Penyebabnya
Ini yang dikhawatirkan AS bila tidak segera memutuskan kelanjutan stasiun luar angkasa yang akan habis masa pakainya.
Baca Selengkapnya