Mantan Menhan AS: Trump Ingin Memecah-Belah Rakyat Amerika
Merdeka.com - Untuk pertama kalinya sejak mengundurkan diri sebagai menteri pertahanan Amerika Serikat 18 bulan lalu, James Mattis akhirnya buka suara tentang kinerja Presiden Donald Trump.
Dalam pernyataannya, Mattis mengecam cara Trump menangani kerusuhan akibat demonstrasi besar-besar warga AS atas kematian George Floyd, pria kulit hitam yang dibunuh polisi kulit putih akhir Mei lalu.
"Donald Trump adalah presiden pertama dalam masa hidup saya yang tidak berusaha menyatukan rakyat Amerika--bahkan dia tidak berusaha untuk itu. Dia malah ingin memecah belah kita," ujar Mattis. "Kini kita menyaksikan dampak dari kinerjanya."
Sebagai pimpinan Pentagon selama dua tahun yang berakhir pada Desember 2018, Mattis selama ini bungkam jika ditanya soal kelakuan Trump. Yang membuat dia akhirnya angkat bicara adalah karena Trump ingin mengerahkan pasukan militer untuk menghadapi kerusuhan yang melanda seantero negeri.
Senin lalu di Taman Mawar Gedung Putih, Trump mengatakan dia sudah memerintahkan para gubernur negara bagian untuk mengerahkan Pasukan Garda Nasional untuk menghadapi para demonstran.
"Dan jika para pemimpin daerah menolak melakukan itu maka saya akan mengerahkan militer AS dan menyelesaikan masalah ini dengan cepat buat mereka," ujar Trump, seperti dilansir laman Time, Kamis (4/6).
Setara di hadapan hukum
Mattis mengenang tugasnya sebagai personel marinir selama 40 tahun dan kemudian pensiun sebagai jenderal bintang empat pada 2014.
"Ketika saya bergabung dengan militer sekitar 50 tahun lalu, saya bersumpah akan mempertahankan Konstitusi," kata dia.
"Tak pernah saya bayangkan, tentara yang mengucapkan sumpah yang sama akan diperintahkan untuk melanggar hak Konstitusi dari sesama anak bangsa--terlebih lagi hanya untuk tampil dalam foto aneh mendampingi presiden terpilih."
Mattis mengaku dia mencermati kejadian belakangan ini dengan penuh kemarahan. Dia mengatakan para demonstran berhak menuntut kesetaraan atas kematian George Floyd dan pemerintahan Trump bertindak salah.
"Kita tidak butuh respons militer terhadap pendemo," kata Mattis. "Kita harus bersatu untuk tujuan yang sama. Dan itu harus dimulai dengan menjamin semua kita setara di hadapan hukum."
Tentara bertugas untuk perang, bukan hadapi demonstran
Sekitar 1.600 tentara dikerahkan dari Fort Bragg dan Fort Drum, New York, ke kawasan Distrik Columbia, Washington beberapa hari ini. Mereka yang diterjunkan ke lapangan itu tugasnya tidak sesuai dengan apa yang mereka pelajari dalam latihan militer dan juga peralatan yang dipakai. Misalnya pasukan Divisi 82nd Airborne yang disebut sebagai Unit Reaksi Cepat. Pasukan itu dan sejumlah pasukan lain saat ini dalam keadaan siaga untuk dikerahkan, tapi mereka adalah tentara infantri di medan perang dan dilatih untuk membunuh musuh di medan tempur, bukan polisi buat mengatasi massa di jalanan.
Mattis mengundurkan diri setelah Trump memutuskan menarik mundur 2.200 pasukan AS yang memerangi ISIS di Suriah. Bagi Mattis, penarikan mundur itu berarti menelantarkan sekutu penting mereka, Pasukan Demokratik Suriah, milisi Kurdi dan Arab yang bertempur di lapangan memerangi ISIS.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Putin Sebut Dirinya Lebih Suka Joe Biden Ketimbang Trump di Pemilu AS 2024, Alasannya Tak Terduga
Baca SelengkapnyaHarta kekayaan Mantan Wapres AS, Mike Pence yang tolak mendukung Donald Trump maju Pilpres AS 2024.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pembantunya harus teliti menjaga kondisi dalam negeri.
Baca SelengkapnyaBulan Desember mungkin bisa menjadi hari menyakitkan bagi Joe Bide, Presiden Amerika Serikat saat ini.
Baca SelengkapnyaTerkait paslon yang didukung Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang meminta agar ditanyakan langsung ke presiden
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN mengklaim sejauh ini tidak memobilisasi pejabat publik yang masih berafiliasi dengan pemerintah.
Baca SelengkapnyaBagya mengakui teguran itu sudah disampaikan ke Presiden. Namun, Bagya enggan menjelaskan teguran itu.
Baca Selengkapnya