Mahathir Mohamad Kecam India Soal UU Kewarganegaraan Baru

Merdeka.com - Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengecam UU Kewarganegaraan baru India, yang dinilai sebagai diskriminasi terhadap Muslim dan memicu unjuk rasa di seluruh negeri.

Berbicara di sela KTT Kuala Lumpur 2019 pada Jumat (20/12), Mahathir mempertanyakan pentingnya UU tersebut yang disebut Citizenship Amendment Act (CAA), ketika warga India telah hidup bersama selama 70 tahun.

"Orang-orang menderita karena UU ini. Kenapa perlu ada ini ketika semua, dalam 70 tahun, mereka hidup bersama sebagai warga tanpa ada masalah?" tanya dia, dilansir dari Aljazeera, Sabtu (21/12).

UU ini akan mempermudah warga minoritas dari tiga negara tetangga mendapatkan status kewarganegaraan India, kecuali Muslim.

UU ini menimbulkan ketakutan bahwa Perdana Menteri India, Narendra Modi akan menjadikan India sebagai negara Hindu dan meminggirkan 200 juta warga Muslim, yang jumlahnya 14 persen dari 1,3 miliar populasi India.

"Saya sedih melihat India, yang mengklaim sebagai negara sekuler sekarang mengambil tindakan mencabut kewarganegaraan warga Muslim," kata pemimpin 94 tahun tersebut.

"Jika kita melakukan itu di sini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Bakal terjadi kekacauan dan instabilitas dan setiap orang akan menderita," lanjutnya.

Pernyataan Mahathir muncul di saat memanasnya aksi unjuk rasa di India menolak CAA, dimana sedikitnya sembilan orang tewas.

Pada Jumat, ketegangan meningkat di seluruh negeri, termasuk di ibu kota New Delhi dimana beberapa stasiun metro ditutup dan jaringan internet diblokir di beberapa wilayah untuk mencegah unjuk rasa.

Ribuan orang di distrik mayoritas Muslim di ibu kota New Delhi turun ke jalan setelah salat Jumat, membawa bendera India berukuran besar, meneriakkan slogan melawan pemerintahan Modi.

Unjuk rasa berlanjut di sejumlah kota di India saat pihak berwenang mengeluarkan larangan massa berkumpul dan menangkap ratusan orang.

PBB menyebut CAA sangat diskriminatif, sementara Kementerian Luar Negeri AS mendesak India melindungi kelompok minoritas.