Merdeka.com - Mahasiswa asing yang kuliah di Amerika Serikat (AS) harus meninggalkan negara itu atau berisiko dideportasi jika kampus mereka hanya menerapkan kuliah online, demikian diumumkan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) AS pada Senin.

Langkah ini dapat berdampak pada ribuan mahasiswa asing yang kuliah di sejumlah universitas atau berpartisipasi dalam program pelatihan, serta studi non-akademik atau kejuruan.

Universitas-universitas negeri mulai membuat keputusan untuk beralih ke pembelajaran online akibat pandemi virus corona. Di Harvard, misalnya, semua instruksi pembelajaran akan dikirim secara online, termasuk untuk mahasiswa yang tinggal di kampus.

"Departemen Luar Negeri AS tidak akan mengeluarkan visa untuk mahasiswa yang terdaftar di kampus dan/atau program yang sepenuhnya online untuk semester musim gugur dan Pabean AS dan Perlindungan Perbatasan tidak akan mengizinkan siswa ini untuk memasuki Amerika Serikat," jelas ICE dalam rilisnya, dilansir CNN, Selasa (7/7).

Ada pengecualian untuk universitas yang menggunakan model hybrid, seperti campuran kelas online dan kelas tatap muka.

Wakil Presiden Dewan Pendidikan Amerika, Brad Farnsworth mengatakan pengumuman itu mengejutkannya dan banyak pihak lainnya.

"Kami pikir ini akan menciptakan lebih banyak kebingungan dan ketidakpastian," kata Farnsworth, yang organisasinya mewakili sekitar 1.800 perguruan tinggi dan universitas.

Farnsworth mengatakan, salah satu keprihatinan dengan pedoman baru ini adalah apa yang akan terjadi jika situasi kesehatan masyarakat memburuk pada musim gugur dan universitas-universitas yang telah menawarkan kelas secara langsung merasa bahwa mereka harus mengubah semua program secara online agar tetap aman.

Presiden Universitas Harvard, Larry Bacow mengatakan dalam sebuah pernyataan Senin malam, "kami sangat prihatin bahwa pedoman yang dikeluarkan hari ini oleh Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS memberlakukan pendekatan tumpul, satu ukuran untuk semua masalah yang kompleks kepada mahasiswa internasional, khususnya mereka yang tergabung dalam program online, beberapa pilihan di luar meninggalkan negara ini atau pindah kampus."

Pedoman itu, lanjut Bacow, "merusak pendekatan bijaksana yang diambil demi para mahasiswa oleh begitu banyak lembaga, termasuk Harvard, untuk merencanakan melanjutkan program akademik sambil menyeimbangkan tantangan kesehatan dan keselamatan pandemi global."

"Kami akan bekerja erat dengan perguruan tinggi dan universitas lain di seluruh negeri untuk memetakan jalur ke depan," jelasnya.

Pengumuman itu juga dapat mengakibatkan banyak mahasiswa asing yang telah membayar biaya sekolah yang mahal harus kembali ke negara asal mereka.

Menurut Lembaga Kebijakan Migrasi, sebuah lembaga think tank yang berbasis di Washington, DC, sekitar 1,2 juta mahasiswa yang termasuk dalam visa pelajar terkena dampak. Mereka terdaftar di lebih dari 8.700 sekolah di seluruh negeri pada Maret 2018.