Merdeka.com - Sedikitnya lima pemberontak oposisi atau anti kudeta terbunuh setelah bentrokan beberapa hari di Myanmar, seperti disampaikan milisi anti junta pada Minggu. Inggris dan Amerika Serikat mengecam kekerasan militer terhadap warga sipil.

Myanmar telah berada dalam krisis sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada kudeta 1 Februari, memicu pemberontakan masif di seluruh negeri yang dihadapi otoritas dengan kekuatan mematikan.

Beberapa gerakan anti junta membentuk milisi lokal bersenjata dengan senjata buatan sendiri untuk melindungi daerah mereka dari pasukan keamanan – yang telah membunuh sedikitnya 790 warga sipil menurut kelompok pemantau.

Di negara bagian Chin di wilayah barat, kota Mindat telah muncul menjadi titik panas kerusuhan, di mana beberapa penduduk telah membentuk Pasukan Pertahanan Tanah Chin (CDF).

“Sedikitnya lima anggota kami terbunuh dan lebih dari 10 terluka,” kata juru bicara CDF, dikutip dari France 24, Senin (17/5).

Dia menambahkan, lima penduduk Mindat juga ditangkap militer.

Karena data internet seluler diblokir di seluruh negeri, informasi mengenai pertempuran ini lambat, dan verifikasi di lapangan menjadi lebih sulit karena penduduk lokal takut ada tindakan balasan.

Juru bicara yang menolak disebutkan namanya itu, mengatakan kepada AFP, pejuang CDF membakar beberapa truk tentara, merusaknya, dan menyergap pasukan bantuan, sementara militer menyerang kota tersebut dengan artileri.

Pada Minggu, CDF mundur ke dalam hutan.

“Kami tidak akan tinggal di mana pun di kota. Tapi kami akan kembali untuk menyerang segera,” ujarnya.

“Kami hanya punya senjata buatan. Ini tidak cukup,” lanjutnya.

Dia menambahkan, penduduk yang masih di Mindat – yang berada di bawah darurat militer sejak Kamis – takut meninggalkan rumah mereka karena takut dijadikan sasaran militer.

Kedutaan besar AS dan Inggris di Myanmar memperingatkan tanda bahaya di Mindat pada Sabtu, menyerukan pasukan keamanan menghentikan kekerasan.

Kedutaan Inggris mengatakan kekerasan di Mindat tidak dapat dibenarkan.

“Bukti kekejaman harus dikirim ke (Mekanisme Penyelidikan Independen PBB untuk Myanmar) sehingga pelaku bisa diminta pertanggungjawaban,” jelas Kedutaan Inggris di Myanmar di Twitter, mengacu pada komite PBB yang mengumpulkan bukti kejahatan internasional.

Pada Minggu, koran milik negara, New Light of Myanmar melaporkan pengadilan militer akan diselenggarakan untuk mengadili “pelaku serangan teroris” di Mindat.

Di seluruh Myanmar, pengunjuk rasa anti kudeta terus menggelar aksinya menuntut demokrasi. Para pengunjuk rasa di Hpakhant membawa plakat bertuliskan "Tetap kuat, Mindat".