Merdeka.com - Senjata buatan Amerika Serikat (AS) dipasok ke Uni Emirat Arab (UEA) baru-baru ini terlihat di zona perang, berada di tangan para militan. Hal ini dengan terang menunjukkan Abu Dhabi melakukan pelanggaran mencolok terhadap syarat-syarat penjualan senjata ke negara tersebut.

Pada November 2016, Hizbullah menggelar parade militer di Qusair, Suriah. Mereka sebelumnya mengalahkan pasukan oposisi Suriah yang menentang sekutu mereka, rezim Presiden Basyar Al Assad. Gambar parade menunjukkan pasukan Hizbullah memiliki kendaraan lapis baja M113 buatan AS.

Pertanyaannya kemudian bagaimana Hizbullah bisa mendapatkan kendaraan tersebut.

Sejumlah kalangan berspekulasi persenjataan tersebut didapatkan dari gudang senjata tentara Libanon, penerima bantuan militer AS. Jika ini masalahnya, bantuan militer AS untuk militer Lebanon dapat menjadi sasaran pemeriksaan serius karena Hizbullah dianggap sebagai organisasi teroris oleh Washington.

Libanon membantahnya, dan setelah diselidiki, AS sepakat bahwa perangkat keras militer Libanon tidak digunakan oleh Hizbullah.

M113 yang dimaksud adalah varian yang lebih tua dari yang ada di gudang senjata Libanon dan kemungkinan berasal dari gudang lama Tentara Lebanon Selatan (SLA), sebuah milisi Kristen yang bersekutu dengan Israel selama Perang Sipil Libanon yang segera dikalahkan oleh Hizbullah setelah Israel menarik diri dari Libanon Selatan pada tahun 2000.

Akibatnya Hizbullah merampas berbagai kendaraan buatan Amerika yang sebelumnya dipasok Israel ke SLA, kemungkinan termasuk M113 tersebut. Ketika AS menjual perangkat keras militer kepada klien, penjualan tersebut tunduk pada sertifikat pengguna akhir, yang berarti bahwa pembeli setuju untuk tidak menjual perangkat keras kepada pihak ketiga tanpa izin sebelumnya dari Washington.

Sebagai contoh, pada tahun 2006 Venezuela dilaporkan mempertimbangkan untuk menjual armada jet F-16 buatan AS ke Iran. Kemudian juru bicara Departemen Luar Negeri AS Sean McCormack memperingatkan pemerintah Hugo Chavez di Caracas, agar tidak menjual armada tersebut ke negara ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Amerika Serikat.

Ini adalah peraturan AS negara-negara yang membeli senjatanya di seluruh dunia.

"Amerika Serikat berkomitmen untuk mempercepat, jika memungkinkan, transfer pertahanan kepada sekutu dan mitra AS, sementara pada saat yang sama berusaha untuk mengontrol akses ke teknologi pertahanan asal AS oleh negara yang bermusuhan dan aktor non-negara," kata Departemen Luar Negeri AS Biro Urusan Politik-Militer, dilansir dari laman Alaraby, Selasa (23/7).

"Penerima alat pertahanan asal AS harus setuju untuk menyediakan alat pemantauan penggunaan akhir untuk masa pakai peralatan dan tidak boleh mentransfer kembali peralatan ke pihak ketiga tanpa terlebih dahulu menerima otorisasi AS," tambahnya.

Sementara Libanon pada akhirnya tidak memasok M113 buatan AS ke Hizbullah dan Venezuela belum menjual F-16 ke Iran atau siapa pun, ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa satu klien senjata utama AS mungkin melanggar kondisi penggunaan akhir ini. Dalam beberapa bulan terakhir, muncul bukti yang menunjukkan bahwa UEA telah memasok perangkat keras militer yang dibeli dari AS ke pihak ketiga di zona perang aktif, meski tuduhan itu sudah dibantah UAE.

Pada akhir Juni, milisi Tentara Nasional Libya (LNA) yang dipimpin Jenderal Khalifa Haftar kehilangan kendali atas kota Gharyan - jalur pasokan utama di selatan ibu kota Libya, Tripoli - ke musuh mereka, Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui PBB.

LNA telah mengepung dan menyerang Tripoli sejak awal April, menewaskan lebih dari 1.000 orang dan menggusur puluhan ribu lainnya. UEA adalah salah satu pendukung LNA yang paling menonjol.

Menyusul hilangnya LNA dari Gharyan, GNA menunjukkan kepada jurnalis rudal canggih anti-tank FGM-148 Javelin buatan Amerika yang dirampas dari LNA yang menyerah, pertama kali jenis rudal ini muncul di depan umum dalam konflik Libya.

Nomor kontrak pada kontainer rudal menunjukkan senjata itu bagian dari pengiriman rudal Javelin senilai USD 103 ke UEA dan Oman pada Juli 2008. UEA membantah memasok LNA dengan peralatan seperti itu, menekankan bahwa pihaknya mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB yang berusaha untuk memberlakukan embargo senjata lengkap pada Libya yang dilanda perang.

Prancis kemudian mengklaim rudal itu milik mereka - dibeli dari AS pada 2010 dan digunakan oleh pasukan Prancis di Libya. Menurut militer Prancis, rudal itu cacat dan disimpan sementara di gudang sebelum kehancuran yang direncanakan. Prancis dengan keras menyangkal bahwa ia memasok rudal ke LNA atau kelompok lain di Libya.

Tidak jelas mengapa rudal berada di posisi garis depan LNA di Libya barat, ketika pasukan Prancis di negara Afrika Utara sering beroperasi di timur yang dikuasai LNA.

Gharyan sebelumnya merupakan daerah yang digunakan untuk menyimpan senjata usang, tetapi tidak jelas apakah Prancis perlu memiliki rudal dipindahkan melintasi negara yang dilanda perang ke kota tertentu untuk dihancurkan. Kecuali, tentu saja, mereka berada di daerah yang secara diam-diam mendukung LNA.

Juga tidak jelas mengapa kontainer rudal memiliki nomor kontrak untuk UEA di tempat pertama.

Klaim kepemilikan Perancis mungkin akan membuat UEA lepas dari kesulitan dalam kasus ini. Namun demikian, mengingat dukungan dekatnya terhadap LNA, bersama dengan rekam jejaknya di Yaman, langkah seperti itu tidak aneh bagi Abu Dhabi.

Pada 3 Juli, sebuah ledakan menghancurkan pusat penahanan migran di Tripoli menewaskan sekitar 53 orang.

GNA mengklaim UEA menyerang dengan F-16. UEA sebelumnya menggunakan pesawat tempurnya untuk mengebom faksi-faksi Islamis di Tripoli pada tahun 2014. Hal ini juga sangat mungkin negara tersebut menggunakan pesawat nirawak Wing Loong buatan China untuk mengebom Tripoli.

Di Yaman, ada banyak bukti yang lebih meyakinkan yang secara kuat menunjukkan bahwa UEA, bersama dengan sekutu utamanya Arab Saudi, telah melanggar persyaratan. Akibatnya, beberapa perangkat keras militer buatan AS telah menjadi milik Al-Qaidah dan pemberontak Huthi di negara tersebut.

Persenjataan buatan Amerika yang dipermasalahkan ini berkisar dari senjata kecil hingga kendaraan pelindung ranjau (MRAP).

Penyelidikan CNN menemukan, koalisi yang dipimpin Saudi (termasuk di dalamnya UEA), melawan Huthi di Yaman telah memasok MRK Oshkosh ke Brigade Abu Abbas, yang memiliki hubungan dengan Al-Qaidah di Semenanjung Arab (AQAP). Abu Abbas maupun AQAP ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS.

MRAP buatan AS juga telah diberikan kepada kelompok Salafi lainnya di Yaman. Seperti dicatat CNN: "Bahkan ada label ekspor yang menunjukkan label itu dikirim dari Beaumont, Texas ke Abu Dhabi, di UEA, sebelum berakhir di tangan milisi.

"Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana UEA melanggar tanggung jawab pengguna akhir persenjataan.

Abu Dhabi membantah, berkeras bahwa kelompok-kelompok ini adalah mitranya di Yaman, berada di bawah pengawasannya dan peralatan yang dipasok AS berada dalam "kepemilikan kolektif" koalisi.

AS, bagaimanapun, tidak memberikan otorisasi Saudi atau UEA untuk memasok perangkat keras ini kepada angkatan bersenjata lainnya, terlepas dari pengawasan apa pun yang diklaim UEA untuk dilakukan atas sekutu Yamannya.

MRAP Amerika terlihat berada di tangan orang-orang Huthi di Yaman, kelompok utama koalisi yang dipimpin Saudi menargetkan mereka di negara yang dilanda perang itu. Seperti halnya SLA M113, MRAP ini kemungkinan dijual ke Saudi dan UEA dan kemudian dipasok ke milisi sebelum dirampas Huthi.

Apa pun yang akhirnya terjadi, jelas bahwa UEA tidak melindungi gudang militernya, atau secara ilegal memperbanyak beberapa zona perang terburuk di Timur Tengah dan Afrika Utara dengan persenjataan buatan Amerika. Oleh karena itu AS harus menyelidiki sejauh mana persenjataannya disalahgunakan oleh sekutunya.