Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Legislatif Hong Kong Akhirnya Resmi Cabut RUU Ekstradisi

Legislatif Hong Kong Akhirnya Resmi Cabut RUU Ekstradisi Demonstran Hong Kong. ©2019 REUTERS/Kai Pfaffenbach

Merdeka.com - Legislatif Hong Kong akhirnya kemarin resmi mencabut RUU ekstradisi kontroversial yang telah memicu berbulan-bulan demonstrasi besar-besaran. RUU yang diusulkan April lalu itu akan memungkinkan tersangka kriminal diekstradisi ke daratan China.

Ratusan ribu orang turun ke jalan dan menjadi gelombang demonstrasi terbesar dalam sejarah Hong Kong sejak itu. Demo yang awalnya menolak RUU Ekstradisi kemudian berkembang menjadi gerakan pro-demokrasi secara lebih luas.

Ini adalah krisis terburuk bagi Hong Kong sejak bekas koloni Inggris itu dikembalikan ke China pada 1997.

Ini juga menghadirkan tantangan serius bagi para pemimpin China di Beijing, yang menggambarkan para demonstran sebagai separatis berbahaya dan menuduh kekuatan asing mendukung mereka.

RUU yang diusulkan akan memungkinkan Hong Kong mengekstradisi tersangka kriminal ke tempat-tempat yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengannya, termasuk China daratan, Taiwan dan Makau.

Kritikus menilai, ekstradisi ke China bisa membuat orang ditahan secara sewenang-wenang dan diadili secara tidak adil.

Penarikan resmi RUU itu hanya memenuhi satu dari lima tuntutan utama yang ditekankan oleh beberapa pengunjuk rasa, yang sering meneriakkan "lima tuntutan, tidak satu pun kurang" di jalan-jalan Hong Kong, antara lain: menolak pelabelan demonstrasi sebagai kerusuhan; amnesti bagi demonstran yang ditangkap; penyelidikan independen atas dugaan brutalitas polisi; dan implementasi hak pilih universal.

Carrie Lam, pemimpin Hong Kong yang diperangi, berkeras bahwa tuntutan lain oleh pemrotes berada di luar kendalinya.

China ingin ganti pemimpin eksekutif Hong Kong

Pemerintah China dilaporkan berencana mengganti pemimpin eksekutif Hong Kong, Carrie Lam dengan pejabat sementara. Kabar itu dilaporkan harian Financial Times.

Jika Presiden China Xi Jinping setuju, calon pengganti pemimpin Hong Kong kemungkinan akan diajukan pada Maret 2020, dan dia akan melanjutkan sisa jabatan Lam hingga 2022.

Sumber-sumber mengatakan kepada FT, pejabat China ingin situasi Hong Kong kondusif untuk membuat keputusan akhir.

Sumber-sumber juga menyebut kandidat utama menggantikan Carrie Lam adalah Norman Chan dan Henry Tang, seperti dilansir cnbc.com.

Norman Chan merupakan kepala Otoritas Moneter Hong Kong sebelumnya. Sedangkan Henry Tang adalah putra seorang raja tekstil, yang juga menjadi sekretaris keuangan wilayah Hong Kong dan kepala sekretaris administrasi.

Terkait alasan pergantian, Kantor Eksekutif Hong Kong mengatakan tidak akan mengomentari spekulasi.

Wilayah Hong Kong berada di bawah prinsip "satu negara, dua sistem".

Keputusan Lam yang akan menerbitkan undang-undang ekstradisi memicu gelombang protes besar-besaran sejak Juni lalu.

Pada bulan September, Carrie Lam memberikan tanggapan terhadap laporan Reuters tentang rekaman Lam yang mengatakan dia akan mundur jika dia bisa.

Carrie Lam mengatakan dia tidak pernah meminta pemerintah China membiarkannya mengundurkan diri untuk mengakhiri krisis politik di kota yang dikuasai China itu.

Meskipun RUU ekstradisi akhirnya ditarik, protes terus berlanjut. Mereka menentang keputusan polisi yang melarang mereka berunjuk rasa.

Sementara itu, China sudah membantah tuduhan campur tangan untuk memberangus kebebasan yang diberikan pada tahun 1997.

Negeri Tirai Bambu justru menyalahkan negara-negara asing seperti Amerika Serikat dan Inggris karena menghasut kerusuhan Hong Kong.

Reporter: Rizki Akbar Hasan

Sumber: Liputan6.com

(mdk/pan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Baca Selengkapnya
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Aktivis Mahasiswa Mengecam Kampanye Hitam dan Provokasi

Aktivis Mahasiswa Mengecam Kampanye Hitam dan Provokasi

Mereka menggaungkan demokrasi berjalan dengan aman, damai dan jujur.

Baca Selengkapnya
Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Sila Ke 4, Ini Penjelasannya

Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Sila Ke 4, Ini Penjelasannya

Pemilu merupakan penerapan nyata dari kehendak rakyat untuk menjalankan negara secara demokratis.

Baca Selengkapnya
FOTO: Aksi Emak-Emak Turun ke Jalan Mendesak Pemilu Berjalan Jujur dan Adil di Bawaslu RI

FOTO: Aksi Emak-Emak Turun ke Jalan Mendesak Pemilu Berjalan Jujur dan Adil di Bawaslu RI

Dalam aksinya mereka berorasi menyampaikan aspirasinya dan membentangkan spanduk tuntutan.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Baca Selengkapnya
Dulu Mengkritik Sekarang Memuji IKN, Ini Penjelasan AHY

Dulu Mengkritik Sekarang Memuji IKN, Ini Penjelasan AHY

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan alasan dirinya kini memuji pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Baca Selengkapnya
Seruan Dewan Guru Besar UI: Kami Cemas Kegentingan ini Menghancurkan Masa Depan Bangsa

Seruan Dewan Guru Besar UI: Kami Cemas Kegentingan ini Menghancurkan Masa Depan Bangsa

Seruan Dewan Guru Besar UI: Kami Cemas Kegentingan ini Menghancurkan Masa Depan Bangsa

Baca Selengkapnya