Merdeka.com - Thomas Chen, seorang guru bahasa Myanmar di Universitas Soochow Taipei, berdiri di antara ribuan massa di Alun-Alun Liberty di ibu kota akhir Maret lalu. Massa berkumpul untuk menentang kekerasan aparat menyusul kudeta di Myanmar.

Dia memakai longyi atau pakaian tradisional Myanmar berwarna biru muda. Gambar Aung San Suu Kyi dan setangkai mawar segar yang dia selipkan di rambutnya sebagai bentuk penghormatannya pada pemimpin yang ditangkap militer itu.

Kudeta 1 Februari telah mendorong aksi protes massal di seluruh dunia. Di Taiwan, komunitas Myanmar pertama kali turun ke jalan Huaxin, rumah bagi 40.000 imigran Myanmar di Taiwan, berunjuk rasa lima hari setelah militer menggulingkan kekuasaan.

Thomas Chen (28), yang menjadi saksi mata pertumpahan darah selama Revolusi Saffron pada 2007, menyampaikan rakyat Myanmar tidak pernah begitu bersatu.

“Ada lebih dari seratus kelompok etnis di Myanmar, dan kami selalu memilih satu sama lain,” ujarnya, dikutip dari laman The News Lens International, Rabu (14/4).

“Tapi kali ini, kami memiliki musuh bersama dan menyadari itulah penyebab semua masalah.”

Rasa solidaritas yang langka menciptakan optimism gerakan, tapi Thomas mengatakan merasa “bersalah” tinggal di luar negeri saat rekan senegaranya membahayakan nyawa mereka sendiri di lapangan saat berunjuk rasa menentang rezim. Inilah yang memotivasi dirinya mengorganisir dan berpartisipasi dalam kegiatan yang membangkitan kesadaran krisis politik Myanmar di Taiwan.

“Sebagai seorang Myanmar yang tinggal di luar negeri, yang bisa saya lakukan adalah agar suara dari Myanmar didengar, diperhatikan, dan mengajak warga asing bersama-sama membantu negara saya,” jelasnya kepada Bryan Chou, editor di The News Lens International.

Untuk menunjukkan solidaritas Taiwan-Myanmar, Chen berencana untuk menampilkan "Sampai Akhir Dunia" (Kabar Ma Kyay Bu), lagu kebangsaan berbahasa Burma yang melambangkan pemberontakan Myanmar tahun 1988, dengan orang-orang Taiwan dan merekam video untuk diunggah ke YouTube. Dia telah menerjemahkan lagu dari Burma ke Mandarin.

Thomas menggelar sejumlah agenda dan diskusi terkait krisis Myanmar di Taiwan. Dia mengatakan banyak warga Taiwan yang telah mengetahui dan mempelajari krisis Myanmar.

“Mereka mendukung unjuk rasa pro demokrasi, tapi beberapa orang mungkin tidak tahu bagaimana menunjukkan dukungan mereka,” ujarnya.

"Rakyat akan menang"

Thomas Chen juga mengungkapkan keyakinannya bahwa apa yang sedang diperjuangkan rakyat Myanmar saat ini akan berhasil. Menurutnya pemberontakan pada 1988 gagal karena unjuk rasa tidak bertahan lama. Pemberontakan itu berakhir saat tentara membunuh ribuan warga sipil di jalan-jalan. Menurutnya kondisi 1988 itu berbeda dengan saat ini di mana lebih banyak orang yang menyerukan demokrasi.

“Suara mereka didengar di luar Myanmar dan ada penggalangan dana untuk membantu para pengunjuk rasa,” ujarnya.

Dia berharap setelah rakyat Myanmar memenangkan perjuangan melawan junta, Myanmar akan menjadi negara federal dan masalah yang telah berakar lama bisa diselesaikan khususnya di antara berbagai kelompok etnis.

Jika junta terus berkuasa, kehidupan warga sipil akan semakin sulit. Myanmar akan kehilangan kesempatan untuk menjadi negara demokrasi, rakyatnya akan melarikan diri ke negara lain sebagai pengungsi dan perekonomian akan runtuh.

“Menjadi sebuah negara demokrasi bukan beraeti perekonomian akan berkembang, tapi setidaknya kami akan memiliki kebebasan,” jelasnya.

“Kekuatan rakyat akan menang, dan saya percaya ini akan jadi nyata, walaupun berarti unjuk rasa akan berlarut-larut.”

Kegigihan para pemuda dalam menentang kudeta dan memperjuangan demokrasi menurut Thomas salah satunya karena ramainya dukungan dari negara lain. Hal itu memberi para pemuda kekuataan dan karena itulah mereka akan terus berjuang.

“Kali ini kami tidak akan menyerah.”

Dukungan rakyat Taiwan

Thomas berharap, rakyat Taiwan terus memberikan dukungan untuk rakyat Myanmar dan tetap mengikuti perkembangan situasi di negara tersebut, termasuk bisa menyumbang melalui CRPH (pemerintahan oposisi di Myanmar yang dibentuk para anggota parlemen yang terpilih dalam pemilu 2020).

“Kami melihat pemerintah Taiwan juga mendukung kami, mengizinkan kami berkumpul di Alun-Alun Liberty pekan lalu,” jelasnya.

Dia menggelar berbagai kegiatan untuk membangkitan kesadaran terkait krisis Myanmar karena dia yakin pemerintah akan melihat mereka ketika berkumpul.

“Jika rakyat Taiwan menunjukkan dukungannya pada demokrasi Myanmar, pemerintah Taiwan mungkin merasa mereka perlu mengatakan sesuatu. Faktanya, inilah saat terbaik bagi pemerintah menyuarakan dukungan,” jelasnya.