“Apartheid Israel di Palestina Jauh Lebih Parah dari Apartheid di Afrika Selatan”

Kamis, 20 Mei 2021 14:46 Reporter : Hari Ariyanti
“Apartheid Israel di Palestina Jauh Lebih Parah dari Apartheid di Afrika Selatan” bentrokan warga palestina dengan aparat keamanan israel di al aqsa. ©AFP

Merdeka.com - Agresi militer Israel di Jalur Gaza telah menewaskan 212 warga Palestina, termasuk 61 anak-anak, 35 perempuan, dan 16 lansia. Israel melancarkan serangan udara sejak lebih dari sepekan lalu, menghancurkan sejumlah bangunan, termasuk blok rumah susun warga dan klinik laboratorium tes Covid-19.

Memanasnya ketegangan di wilayah tersebut berawal dari rencana pengusiran paksa keluarga Palestina yang tinggal di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur yang diduduki. Sejumlah warga menggelar demonstrasi menentang rencana Israel tersebut.

Israel ingin mengusir warga Palestina yang telah puluhan tahun tinggal di lingkungan tersebut. Israel ingin membangun di Yerusalem Timur yang diklaim sebagai wilayahnya. Pada 2017, Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat itu memutuskan memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem Timur.

“Jadi tidak diakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Jadi sekarang semua dianggap sebagai ibu kota Israel, that’s why itu mulai diperketat semuanya dan by the way, keadaan untuk orang Yerusalem I think tidak ada seseorang di dunia ini dengan keadaan bisa hidup dengan keadaan mereka,” jelas Ketua Komunitas Palestina di Indonesia, Murad Halayqa, kepada Merdeka.com, saat dihubungi pada Rabu (19/5).

Murad mengatakan saat ini jumlah penduduk Palestina di Yerusalem hanya 300.000 jiwa. Padahal pada 1967, jumlah penduduk Yahudi di Yerusalem hanya 20 persen dan 80 persen merupakan orang Arab Palestina termasuk Kristen dan Muslim.
“Sekarang terbalik, gara-gara kebijakan Israel yang rasis, sekarang 80 persen orang Yahudi dan 20 persen orang Palestina,” sebutnya.

“Jadi dasar masalahnya itu Yerusalem, mulai dari Sheikh Jarrah,” lanjutnya.

Selain rencana pengusiran paksa warga Palestina di Sheikh Jarrah, upaya pengusiran warga juga dilakukan Israel melalui penerapan sistem pajak yang diskriminatif. Murad mengatakan ada yang namanya Arnona atau semacam pajak bangunan yang diterapkan pemerintah Israel untuk warga Yerusalem dengan nilai yang cukup tinggi dan menurutnya itu merupakan pajak tertinggi di dunia.

Dia mencontohkan sebuah toko kecil di Kota Tua Yerusalem seukuran 2x3 meter pajaknya bisa mencapai jutaan dolar per tahun.

“Untuk memaksa orang keluar, untuk usir orang,” ujarnya.

Orang Palestina juga tidak diizinkan membangun rumah di daerah Yerusalem Timur. Kalau nekat membangun sendiri tanpa izin, terancam akan dihancurkan buldozer Israel. Anehnya warga Palestina yang harus membayar buldozernya atau menghancurkan sendiri rumahnya.

“Jadi itu apartheid. Ini jauh lebih parah dari di Afrika Selatan,” tegasnya.

Baca Selanjutnya: Popularitas Netanyahu merosot...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini