Merdeka.com - Teka-teki siapa pengganti Kofi Annan sebagai utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) buat menyelesaikan konflik Suriah akhirnya terjawab. Lakhdar Brahimi, diplomat senior dan mantan menteri luar negeri Aljazair, ditunjuk sebagai pemimpin misi perdamaian baru itu.

Stasiun televisi Al Arabiya melaporkan, Jumat (10/8), seorang diplomat di Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan Brahimi dipilih langsung oleh Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon. "Mungkin pekan depan bakal diumumkan, selama dia masih setuju atas penunjukkan itu," kata sumber itu. Hingga berita ini diturunkan, Brahimi belum memberikan pernyataan apapun. Dia dijadwalkan memulai misi pada 31 Agustus.

Di masa lalu, Brahimi tercatat dua kali memimpin misi serupa, pertama di Afghanistan pada 2001 dan dua tahun kemudian di Irak. Brahimi menjabat menteri luar negeri Aljazair sejak 1991 sampai 1993. Di era 1980-an, dia menjadi utusan Liga Arab buat menengahi Perang Libanon.

Sampai saat ini tugas misi perdamaian PBB di Suriah selanjutnya masih dibahas. Tugas rombongan pemantau perdamaian pertama bakal berakhir akhir bulan ini

Kofi Annan awal bulan ini menyatakan mundur dari posisi utusan khusus Dewan Keamanan dan Liga Arab. Dia menyatakan hal itu dalam konferensi pers di Kota Jenewa, Swiss. Tiga bulan lalu dia menawarkan enam solusi perdamaian bagi pihak Presiden Basyar al-Assad dan pemberontak. Namun sampai sekarang tidak ada satupun poin usulannya dilaksanakan. "Pendekatan militer semakin dominan di lapangan dan negara anggota Dewan Keamanan PBB juga tidak bersatu sehingga efektivitas peran saya di lapangan semakin lemah," kata Annan.

Pertempuran sampai saat ini masih berkecamuk di Kota Aleppo, sebelah utara Damaskus. Pihak oposisi menyatakan mundur dari pos mereka di daerah Salahudin.

Sejak konflik bersenjata meletup Maret tahun lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan sekitar 20 ribu orang tewas dan lebih dari sejuta lainnya mengungsi. Pada 14-15 Agustus mendatang, Organisasi Konferensi Islam mengadakan pertemuan darurat di Kota Mekkah, Arab Saudi, membahas sanksi bagi rezim Assad.