Merdeka.com - Polisi menyampaikan korban tewas akibat kerusuhan berdarah di Delhi, India bertambah menjadi 33 orang pada Kamis (27/2), ketika gerombolan massa terus berkeliaran di jalan-jalan di ibu kota India itu.

Ribuan polisi dan paramiliter berpatroli di pinggiran timur laut Delhi yang terkena dampak untuk mencegah terjadinya letusan kekerasan. Kerusuhan bermula dari penyerangan terhadap massa pengunjuk rasa yang menentang UU Kewarganegaraan Baru India. UU ini dinilai diskriminatif terhadap warga Muslim.

Dikutip dari Alaraby, Jumat (28/2), Direktur Rumah Sakit Guru Teg Bahadur (GTB), Sunil Kumar mengatakan pihaknya mencatat 30 korban meninggal. Sementara kepala dokter di Rumah Sakit Lok Nayak mengatakan tiga orang telah meninggal di sana.

"Mereka semua (di GTB) mengalami luka tembak," kata Kumar kepada AFP.

Kishore Singh, pengawas medis Rumah Sakit Lok Nayak, mengatakan kepada AFP 10 orang masih dalam kondisi kritis. Kerusuhan awal meletus pada Minggu malam. Korban jiwa sampai Rabu dilaporkan 27 orang setelah kerusuhan pecah pada Senin dan Selasa saat kelompok dari organisasi Hindu garis keras bentrok dengan massa pengunjuk rasa yang kebanyakan Muslim.

Kelompok-kelompok yang dipersenjatai dengan golok dan senjata membakar ribuan bangunan dan kendaraan. Menurut daftar dari rumah sakit GTB yang dilihat AFP, para korban adalah campuran baik Hindu dan Muslim, dilihat berdasarkan nama mereka.

Juru bicara kepolisian Delhi, Mandeep Randhawa mengatakan kepada AFP tidak ada "insiden besar" dalam semalam. Kepala petugas pemadam kebakaran kota, Atul Garg mengatakan mereka menerima 19 panggilan darurat.

"Dalam tiga hari terakhir, 230 telepon diterima oleh departemen wilayah itu termasuk insiden pembakaran besar," kata Garg kepada AFP.

Pengunjuk rasa dan para kritikus menilai pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi ingin mengubah India yang sekuler menjadi negara Hindu dengan adanya UU Kewarganegaraan Baru ini.

Kerusuhan juga diduga bermulai dari pidato hasutan sejumlah politikus sayap kanan. Pada Rabu, hakim Pengadilan Tinggi Delhi, S Muralidhar, dengan tajam mengkritik polisi dan meminta mereka untuk menyelidiki politikus BJP karena menyampaikan pidato hasutan kekerasan dan ujaran kebencian.

Akibatnya, Muralidhar dimutasi ke negara bagian lain pada tengah malam. Hal ini pun ramai dikecam di media sosial. Menteri Hukum India, Ravi Shankar Prasad mengatakan itu adalah mutasi rutin.

Reporter Magang : Roy Ridho