Merdeka.com - Pelanggaran Hak Asasi Manusia hingga saat ini masih menjadi isu penting yang harus dihadapi oleh negara di kawasan Asia Pasifik. Meski dunia telah mengenal sebuah komitmen yang dibuat untuk mempertahankan HAM bagi penduduk di setiap negara, seperti Deklarasi Universal tentang HAM dan Deklarasi Wina. Namun pada kenyataannya pelanggaran HAM masih terus terjadi.

Berdasarkan pengamatan sejumlah aktivis HAM dunia, salah satu pelanggaran HAM paling parah saat ini terjadi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Dalam beberapa bulan terakhir, etnis minoritas Rohingya mengalami pengusiran besar-besaran disertai kekerasan yang membuat mereka harus mengungsi ke negara lain untuk mendapatkan keamanan.

"Aliran besar pengungsi dari penduduk Rohingya dan penyebabnya telah memberi guncangan kepada dunia," kata Komisioner Tinggi HAM PBB (KTHAM), Zeid Ra’ad Al Hussein, dalam forum diskusi Hari Peringatan Deklarasi HAM, di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (5/2).

"Kekejaman yang diceritakan oleh para pengungsi mulai dari pembunuhan brutal, pengusiran, penahanan sewenang-wenang, kekerasan seksual, hingga penghancuran rumah tinggal membuat kami beranggapan bahwa genosida dan pembersihan etnis mungkin telah terjadi di Myanmar," ujarnya.

Kampanye kekerasan yang terjadi di Myanmar, kata Al Hussein, merupakan puncak dari lima dekade aksi diskriminasi yang terus dikerahkan oleh pemerintah. Selain harus menerima tindakan sewenang-wenang, mereka yang menjadi sasaran juga tidak diberi hak apapun sebagai warga negara.

"Pemerintah menolak memberi kewarganegaraan, status hukum, akte kelahiran hingga akses terhadap pendidikan, kesehatan, pasar, lahan pertanian, area untuk memancing atau pekerjaan dari jenis apapun kepada kelompok etnis Rohingya," ujar Al Hussein.

Namun, terlepas dari semua ketidakadilan dan dampak regional yang dialami, kondisi perekonomian Myanmar mulai tumbuh. Berdasarkan data taraf terendah, ekonomi Myanmar mengalami kenaikan menjadi 7,3 persen pada 2015 dan 6,5 persen pada 2016. Ini merupakan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia Tenggara.

Al Hussein menuturkan bahwa solusi pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan krisis kali ini seharusnya berfokus kepada pembangunan sosio-ekonomi di Rakhine.

"Dari pada memusatkan narasi pada isu diskriminasi terhadap etnis minoritas, seharusnya pemerintah bisa memusatkan isu utama yakni keterbelakangan dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya," katanya.