Merdeka.com - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un mengatakan negaranya harus bersiap baik untuk dialog maupun konfrontasi dengan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Joe Biden. Hal ini dilaporkan media pemerintah Korea Utara, KCNA pada Jumat (18/6).

Dalam rapat pleno komite pusat Partai Buruh yang berkuasa pada Kamis, Kim menekankan strategi hubungannya dengan Washington, dan “kecenderungan kebijakan pemerintahan baru AS”.

Komentar ini menandai pertama kalinya Kim mengeluarkan pernyataan berkaitan dengan kebijakan negaranya terhadap AS sejak pelantikan Presiden Biden.

Dilansir Al Jazeera, Kim “menekankan perlunya bersiap baik untuk dialog dan konfrontasi khususnya bersiap penuh untuk konfrontasi demi melindungi martabat negara kita” dan menjamin terciptanya “lingkungan yang damai”.

Kim juga menyerukan reaksi yang tajam dan segera untuk mengatasi situasi yang cepat berubah dan upaya terkonsentrasi untuk mengendalikan stabilitas atas situasi di semenanjung Korea.

Pyongyang sebelumnya menuding Biden mengejar "kebijakan bermusuhan" dan mengatakan itu adalah "kesalahan besar" karena mengatakan akan menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh program nuklir Korea Utara "melalui diplomasi serta pencegahan yang keras".

Pada 2019, Korea Utara mengatakan Biden harus “dihantam sampai mati dengan tongkat”.

Selama kunjungan Presiden Korea Selatan Moon Jae In ke bulan lalu, Biden mengatakan dia “tidak akan bertemu” Kim Jong Un kecuali ada rencana konkret untuk bernegosiasi terkait senjata nuklir Pyongyang.

Biden juga memperjelas kritik hubungan Trump dengan Kim, mengatakan dia “tidak akan melakukan hal yang telah dilakukan sebelumnya. Saya tidak akan memberikan semua yang dia cari – pengakuan internasional.”

Gedung Putih mengatakan sekarang sedang mengejar “pendekatan praktis yang terkalibrasi” – tampaknya untuk menjaga ekspektasi tetap rendah secara realistis, sambil tetap berpikiran terbuka.

“Kami paham di mana kesulitan upaya sebelumnya dan kami telah berusaha mengambil pelajaran darinya,” jelas salah seorang pejabat senior Gedung Putih.

Korea Utara telah melakukan enam uji bom atom sejak 2006, dan mendapatkan sejumlah sanksi internasional karena program senjata terlarang tersebut. Laporan dari pakar intelijen AS yang dirilis pada April mengatakan Korea Utara bisa kembali melakukan uji nuklir tahun ini sebagai cara menekan pemerintahan Biden kembali ke meja perundingan.