Jokowi akhirnya 'galak' pada China soal Natuna
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo akhirnya menegaskan sikap dalam kisruh Laut China Selatan, setelah lima bulan menjabat. Dalam wawancara dengan Surat Kabar Jepang, Yomiuri Shimbun, Senin (23/3), Jokowi menilai China perlu hati-hati menentukan peta perbatasan lautnya.
Indonesia merupakan salah satu negara yang terancam dirugikan karena aksi China menggambar sembilan titik wilayah baru di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Jika dilihat sekilas, perairan kaya gas itu terkesan masuk wilayah kedaulatan China. Menurut Kementerian Luar Negeri, klaim China melanggar Zona Ekonomi Eksklusif milik RI.
"Sembilan titik garis yang selama ini diklaim Tingkok dan menandakan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar hukum internasional apa pun," kata presiden.
Indonesia sudah mengajukan keberatan atas sembilan titik itu pada 2009 ke Komisi Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Adapun, hubungan RI-China relatif masih baik dalam isu Laut China Selatan, dibandingkan sengketa yang terasa antara China-Vietnam atau China-Filipina.
Dasar China menggambar sembilan titik itu didasarkan pada klaim mereka atas Kepulauan Spratly. Pulau ini masih dalam status sengketa dengan Filipina serta Vietnam. Bila China bisa lebih arif saat menghadapi sengketa Laut China Selatan, menurut Jokowi,
(mdk/ard)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi Kunjungi Dua Kampus di Amerika: Separuh Mahasiswanya dari China, Indonesia Cuma 5 Orang
Inilah yang membuat China berhasil di atas negara-negara yang sudah maju dalam 20 tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat
Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaTarget Jokowi Tahun 2024: Selesaikan Kunjungan ke Semua Daerah dan Sertifikasi Tanah Warga
Jokowi mengatakan Indonesia merupakan negara besar dan beragam yang memiliki 714 suku
Baca SelengkapnyaJokowi Bawa Polemik Pengungsi Rohingya saat Bertemu Pimpinan Negara ASEAN di Jepang
Jokowi menilai polemik Rohingya jadi persoalan dunia bukan negara yang disinggahi saja
Baca SelengkapnyaBerkaca dari China, Nasib Indonesia Jadi Negara Maju atau Tidak Ditentukan 2 Pilpres Selanjutnya
Adapun perhitungan ini didapatnya setelah berkaca dari China, yang butuh waktu 40 tahun untuk jadi negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia.
Baca SelengkapnyaAHY Bantah Ditawari Jokowi Jadi Menko Polhukam
Setiap tugas yang diberikan oleh negara harus dijaga dan dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Baca Selengkapnya