Merdeka.com - Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani perintah pencabutan larangan era pemerintahan Trump, yang melarang transgender menjadi anggota militer. Pencabutan larangan ini disaksikan Menteri Pertahanan, Lloyd Austin.

“Ini mengembalikan aturan yang dibuat para komandan sebelumnya termasuk menterinya. Dan apa yang saya lakukan adalah memperbolehkan semua warga Amerika yang memenuhi syarat untuk mengabdi pada negaranya,” jelas Biden di Kantor Oval Gedung Putih sebelum menandatangani perintah tersebut, dikutip dari CNN, Selasa (26/1).

Saat mengeluarkan kebijakan larangan ini, Trump dikritik pimpinan DPR dari Demokrat dan dikecam para aktivis LGBTQ, dianggap diskriminatif. Dalam rapat dengar pendapat pekan lalu di Senat, Menhan Lloyd Austin menyuarakan dukungannya untuk mencabut larangan tersebut.

Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki pada Senin mengatakan, kasus anggota militer transgender yang dikeluarkan karena identitas gender mereka akan dikaji kembali.

“Tidak ada yang akan dipindahkan atau diberhentikan dari militer atau ditolak mendaftar kembali atas dasar identitas gender, dan bagi anggota transgender yang diberhentikan atau dipisahkan karena identitas gender, kasus mereka akan diperiksa ulang,” jelas Psaki.

“Presiden Biden percaya identitas gender seharusnya tidak menjadi penghalang bagi dinas militer dan bahwa kekuatan Amerika ditemukan dalam keragamannya,” lanjutnya.

“Amerika menjadi lebih kuat di seluruh dunia jika inklusif.”

Biden menggelar rapat pada Senin dini hari bersama Austin, Wakil Presiden Kamala Harris, dan Kepala Staf Gabungan Mark Milley, menurut keterangan Gedung Putih. Kemudian pada Senin, Kamala Harris melantik Austin sebagai Menteri Pertahanan di Ruang Roosevelt Gedung Putih.

Sebelumnya pada Jumat, Austin mengatakan kepada Komite Dinas Angkatan Bersenjata Senat, siapapun yang layak dan memenuhi syarat untuk mengabdi menjadi anggota militer dan bisa meningkatkan kualifikasi mereka, harus diizinkan menjadi anggota militer.

Presiden Human Rights Campaign, Alphonso David memuji langkah Biden.“Militer terhebat di dunia akan kembali menghargai kesiapan daripada bias, dan kualifikasi atas diskriminasi,” jelasnya dalam sebuah pernyataan.

Seorang veteran militer transgender, Sasha Buchert menyambut baik kebijakan Biden ini.

“Kami sangat senang pemerintahan Biden bergerak maju membuang kebijakan sampah ini ke dalam tong sampah sejarah,” jelas Buchert, yang juga pengacara senior di kelompok advokasi hukum LGBTQ Lambda Legal kepada CNN.

Larangan transgender untuk anggota militer ini pertama kali diumumkan Trump pada Juli 2017, dengan beralasan transgender di militer bisa memicu kekacauan dan membutuhkan anggaran medis yang besar. Kebijakan tersebut secara resmi diterapkan Menteri Pertahanan James Mattis pada 2018.

Kemudian Mahkamah Agung memutuskan mengizinkan larangan transgender sebagai anggota militer mulai berlaku pada Januari 2019.

Pada Maret 2019, DPR mengeluarkan resolusi menentang larangan tersebut, menyebutnya diskriminatif dan hanya berdasar pada "klaim ilmiah dan medis yang cacat.”