Merdeka.com - Putera Mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman (MBS) mengakui dia bertanggung jawab atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi 'karena peristiwa itu terjadi dalam pengawasannya'. Pernyataan itu disampaikan MBS dalam sebuah tayangan dokumenter PBS yang akan disiarkan pekan depan.

Dilansir dari laman Reuters, Kamis (26/9), MBS yang menjadi pimpinan Kerajaan Saudi selama ini tidak pernah berbicara secara terbuka di depan publik soal pembunuhan Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul, Turki Oktober tahun lalu.

Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA, dan sejumlah negara Barat mengatakan MBS memerintahkan pembunuhan jurnalis harian The Washington Post itu, namun Saudi selalu mengatakan MBS tidak ada kaitannya dengan peristiwa itu.

Pembunuhan Khashoggi memicu kemarahan dan kecaman dunia sekaligus merusak citra MBS di mata internasional di saat dia berambisi melakukan reformasi ekonomi dan sosial di Kerajaan Saudi. Sejak peristiwa pembunuhan itu MBS belum lagi berkunjung ke Amerika Serikat dan Eropa.

"Itu (pembunuhan Khashoggi) terjadi dalam pengawasan saya. Saya menanggung semua tanggung jawab karena terjadi di bawah pengawasan saya," kata MBS kepada Martin Smith dari PBS, seperti dikutip dari cuplikan dokumenter tersebut. Film dokumenter "Putera Mahkota Arab Saudi" rencananya akan ditayangkan 1 Oktober nanti, jelang satu tahun pembunuhan Jamal Khashoggi.

Dilansir dari laman Dawn, Kamis (26/9), awalnya pemerintah Saudi membantah Khashoggi telah dibunuh tapi kemudian mereka mengakuinya dengan mengatakan dia terbunuh dalam tindakan interogasi yang kelewat batas. Jaksa Agung mengatakan wakil kepala intelijen Saudi memerintahkan pemulangan Khashoggi ke Saudi yang selama ini tinggal di Amerika Serikat. Khashoggi dikenal menjadi pengkritik Kerajaan Saudi yang cukup vokal. Tapi kemudian Khashoggi dibunuh setelah dia menolak pulang ke negaranya.

Jaksa menuturkan, Saud al-Qahtani, bekas penasihat petinggi Kerajaan yang memberi perintah pembunuhan Khashoggi via Skype, memberi arahan singkat kepada tim eksekutor sebelum operasi itu dilakukan.

Sebelas Tersangka Sudah Diadili

Ketika ditanya mengapa pembunuhan Kashoggi bisa terjadi tanpa dia mengetahui soal itu, Pangeran MBS mengatakan, "Kami punya 20 juta rakyat. Kami punya tiga juta pegawai pemerintah."

"Dan mereka bisa memakai salah satu dari pesawat jet Anda?" tanya Smith dari PBS.

"Saya punya para pejabat, menteri untuk melakukan tugas, dan mereka bertanggung jawab. Mereka punya otoritas untuk melakukan itu," jawab MBS.

Sebelas tersangka sejauh ini dilaporkan sudah diadili secara tertutup tapi hanya beberapa orang yang dikabarkan ditahan. Laporan PBB menyerukan agar Pangeran MBS dan sejumlah petinggi Saudi diselidiki dalam pembunuhan ini.

Khashoggi adalah kolomnis harian the Washington Post. Dia terakhir kali terlihat di konsulat Saudi di Istanbul, Turki pada 2 Oktober 2018. Dia pergi ke konsulat untuk mengambil berkas buat kelengkapan pernikahannya. Mayatnya kemudian dimutilasi setelah dibunuh dan dibawa keluar dari konsulat. Hingga kini jasadnya tidak ditemukan.

Resolusi Parlemen AS

Parlemen Amerika Serikat Juli lalu menyepakati sebuah resolusi yang berupaya untuk mengungkap otak pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi dan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang terlibat.

House of Representatives (DPR AS) menyetujui rancangan UU Hak Asasi Manusia dan Akuntabilitas Arab Saudi dengan suara 405-7 pada Senin 15 Juli 2019, demikian seperti dikutip dari Aljazeera, Selasa (16/7).

Undang-undang yang diusulkan oleh anggota Kongres Tom Malinowski tersebut mengharuskan direktur Intelijen Nasional untuk secara terbuka mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Jamal Khashoggi serta menjatuhkan sanksi visa dan perjalanan pada mereka.

Resolusi lain yang disahkan oleh DPR AS adalah mengutuk kebijakan Saudi dalam menahan dan dugaan kekerasan kepada aktivis hak asasi manusia perempuan.

RUU yang diusulkan oleh Kongres juga mewajibkan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo untuk melaporkan sejauh mana pasukan keamanan dan militer Saudi terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Meski resolusi mendapat suara mutlak di DPR AS yang dikuasai oleh partai oposisi (Demokrat), hasil dominan untuk voting atas RUU tersebut di Senat (DPD AS) masih jauh dari pasti.

Dan, pada tataran lembaga eksekutif, Presiden Donald Trump diperkirakan akan menggunakan haknya untuk memveto RUU tersebut.